Sekjen Gerindra Sebut Jokowi Bebaskan Menteri Tingkatkan Popularitas dan Elektabilitas

Kompas.com - 08/11/2021, 13:44 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/11/2021). Foto: Rahel Narda KOMPAS.com/RAHEL NARDASekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/11/2021). Foto: Rahel Narda
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Presiden Joko Widodo memberi kebebasan kepada para menterinya untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas.

Muzani berpandangan, tidak ada masalah jika menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju memiliki niat untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

"Enggak ada masalah, artinya begini ya, Presiden memberi kebebasan kepada semua menterinya untuk melakukan menaikkan popularitas dan elektabilitas, dan saya kira sebagai sebuah proses demokrasi, ini cara yang sehat untuk memilih pemimpin-pemimpin," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/11/2021).

Baca juga: Marsekal Hadi Disebut Bakal Masuk Kabinet, Gerindra Serahkan Keputusan Reshuffle ke Jokowi

Muzani menuturkan, partainya pun menyambut baik banyaknya nama menteri yang disebut-sebut berpeluang menjadi capres dan cawapres pada pilpres mendatang.

Menurut dia, hal itu membuat masyarakat memiliki banyak pilihan calon pemimpin untuk dipilih.

Wakil ketua MPR itu juga meyakini, banyaknya menteri yang berambisi menjadi capres atau cawapres tidak akan mengganggu stabilitas di internal kabinet.

"Kalau kita percaya pada kekuatan demokrasi, itu pasti tidak akan mengganggu stabilitas pemeirntahan ataupun enggak, itu adalah sesuatu yang wajar-wajar saja dalam proses demokrasi," kata dia.

Baca juga: Gerindra Harap KSAD Berikutnya Lanjutkan Program Andika untuk Tingkatkan Kedisiplinan

Ia menambahkan, menteri yang berniat maju pada Pilpres 2024 juga tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya selama belum resmi menjadi capres maupun cawapres.

"Itu ada aturannya," ujar Muzani.

Seperti diketahui, sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju masuk ke dalam bursa capres/cawapres Pilpres 2024 berdasarkan sejumlah hasil survei.

Beberapa nama menteri yang masuk bursa antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Luhut Sebut Vaksin Merah Putih Diproduksi Juni 2022

Nasional
Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog Sampai Rompi Beban Ala Militer

Heboh Gaya AHY Saat Olahraga, dari Unimog Sampai Rompi Beban Ala Militer

Nasional
Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama Dengan Merck hingga Pfizer

Pemerintah Akan Buat Pusat Riset Vaksin di Bali, Kerja Sama Dengan Merck hingga Pfizer

Nasional
Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Gatot Nurmantyo Pernah Perintahkan Usir Pesawat Tempur Singapura Buntut DCA 2007

Nasional
AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Nasional
KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

Nasional
PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

Nasional
Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Nasional
Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Nasional
Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.