Sekjen Gerindra Sebut Jokowi Bebaskan Menteri Tingkatkan Popularitas dan Elektabilitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Presiden Joko Widodo memberi kebebasan kepada para menterinya untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas.

Muzani berpandangan, tidak ada masalah jika menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju memiliki niat untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

"Enggak ada masalah, artinya begini ya, Presiden memberi kebebasan kepada semua menterinya untuk melakukan menaikkan popularitas dan elektabilitas, dan saya kira sebagai sebuah proses demokrasi, ini cara yang sehat untuk memilih pemimpin-pemimpin," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/11/2021).

Baca juga: Marsekal Hadi Disebut Bakal Masuk Kabinet, Gerindra Serahkan Keputusan Reshuffle ke Jokowi

Muzani menuturkan, partainya pun menyambut baik banyaknya nama menteri yang disebut-sebut berpeluang menjadi capres dan cawapres pada pilpres mendatang.

Menurut dia, hal itu membuat masyarakat memiliki banyak pilihan calon pemimpin untuk dipilih.

Wakil ketua MPR itu juga meyakini, banyaknya menteri yang berambisi menjadi capres atau cawapres tidak akan mengganggu stabilitas di internal kabinet.

"Kalau kita percaya pada kekuatan demokrasi, itu pasti tidak akan mengganggu stabilitas pemeirntahan ataupun enggak, itu adalah sesuatu yang wajar-wajar saja dalam proses demokrasi," kata dia.

Baca juga: Gerindra Harap KSAD Berikutnya Lanjutkan Program Andika untuk Tingkatkan Kedisiplinan

Ia menambahkan, menteri yang berniat maju pada Pilpres 2024 juga tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya selama belum resmi menjadi capres maupun cawapres.

"Itu ada aturannya," ujar Muzani.

Seperti diketahui, sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju masuk ke dalam bursa capres/cawapres Pilpres 2024 berdasarkan sejumlah hasil survei.

Beberapa nama menteri yang masuk bursa antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri BUMN Erick Thohir.