Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Periksa Dosen Udayana, KPK Konfirmasi Pengurusan Dana Insentif Daerah Tabanan

Kompas.com - 08/11/2021, 09:50 WIB
Irfan Kamil,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami soal usulan dan pengurusan dana insentif daerah (DID) untuk Kabupaten Tabanan, Bali.

Penyidik mengonfirmasi hal itu kepada dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, I Dewa Nyoman Wiratmaja, di Gedung Merah Putih KPK, pada Jumat (5/11/2021).

"Yang bersangkutan dikonfirmasi mengenai usulan dan pengurusan dana DID (dana instensif daerah) untuk Kabupaten Tabanan, Bali," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Senin (8/11/2021).

"Dan mengenai dugaan adanya komunikasi intensif untuk pengurusan tersebut dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini," ucap Ali.

Baca juga: Dugaan Korupsi Dana Insentif Daerah di Tabanan, KPK Panggil Dosen Udayana

Dalam kasus ini, KPK telah menggeledah sejumlah tempat di Kabupaten Tabanan, Bali, pada Rabu (27/10/2021).

Lokasi yang digeledah antara lain Kantor Dinas PUPR, Kantor Bapelitbang, Kantor Badan Keuangan Daerah Tabanan, Kantor DPRD, serta rumah kediaman pihak yang terkait dengan perkara tersebut.

"Saat ini tim penyidik masih terus bekerja mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang diperlukan dalam proses penyidikannya," ujar Ali, melalui keterangan tertulis, Kamis (28/10/2021).

Baca juga: Periksa Sekda Tabanan, KPK Dalami Pengajuan Anggaran Dana Insentif Daerah

Kendati demikian, KPK belum bisa menyampaikan secara utuh konstruksi perkara dari hasil penyidikan, pasal yang disangkakan, dan siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Pengumuman penetapan tersangka kami akan sampaikan apabila penyidikan telah dinyatakan cukup dan dilakukan upaya paksa baik penangkapan maupun penahanan para tersangka," ucap Ali.

"Kami harap publik terus memantau perkembangan kegiatan ini sebagai wujud transparansi kami sekaligus upaya pelibatan masyarakat dalam setiap kerja-kerja pemberantasan korupsi oleh KPK," tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala BKKBN: Pendidikan Seks Usia Dini Dapat Cegah Kanker Mulut Rahim hingga Payudara

Kepala BKKBN: Pendidikan Seks Usia Dini Dapat Cegah Kanker Mulut Rahim hingga Payudara

Nasional
Politikus Senior PDI-P Dengar Kabar Megawati Akan Bertemu Jusuf Kalla

Politikus Senior PDI-P Dengar Kabar Megawati Akan Bertemu Jusuf Kalla

Nasional
SYL Segera Diseret ke Meja Hijau, Diadili Hakim Kasus BTS 4G Johnny Plate

SYL Segera Diseret ke Meja Hijau, Diadili Hakim Kasus BTS 4G Johnny Plate

Nasional
Persaingan Caleg Anak-Cucu Presiden: Trah Soekarno hingga SBY, Siapa Unggul?

Persaingan Caleg Anak-Cucu Presiden: Trah Soekarno hingga SBY, Siapa Unggul?

Nasional
Anak Bambang Pacul Raih 2,5 Juta Suara di Pemilihan DPD Jateng, Tempel Ketat Taj Yasin

Anak Bambang Pacul Raih 2,5 Juta Suara di Pemilihan DPD Jateng, Tempel Ketat Taj Yasin

Nasional
Jokowi Resmikan 27 Ruas Jalan di Sulsel, Total Sepanjang 201 Kilometer

Jokowi Resmikan 27 Ruas Jalan di Sulsel, Total Sepanjang 201 Kilometer

Nasional
Menpan-RB Sebut Pemindahan ASN ke IKN Mengacu Ketersediaan Hunian

Menpan-RB Sebut Pemindahan ASN ke IKN Mengacu Ketersediaan Hunian

Nasional
KPK Selidiki Akuisisi Perusahaan Minyak Perancis M&P oleh PT Pertamina

KPK Selidiki Akuisisi Perusahaan Minyak Perancis M&P oleh PT Pertamina

Nasional
Menko Polhukam Hadi Ajak PBNU Jaga Kondusivitas Setelah Pemilu

Menko Polhukam Hadi Ajak PBNU Jaga Kondusivitas Setelah Pemilu

Nasional
Kontras Sambangi KPU, Tagih Tanggung Jawab Kematian Petugas Pemilu

Kontras Sambangi KPU, Tagih Tanggung Jawab Kematian Petugas Pemilu

Nasional
Hadi Tjahjanto Jadi Menko Polhukam Dinilai Cara Jokowi Amankan Sisa Masa Pemerintahan

Hadi Tjahjanto Jadi Menko Polhukam Dinilai Cara Jokowi Amankan Sisa Masa Pemerintahan

Nasional
KPK Bentuk Tim Lintas Biro Tangani Kasus Pungli di Rutan

KPK Bentuk Tim Lintas Biro Tangani Kasus Pungli di Rutan

Nasional
Minta Izin Pemda Ubah Pelabuhan Lama Makassar Jadi 'City Center', Jokowi: Kalau Enggak Diizinkan, Enggak Jadi...

Minta Izin Pemda Ubah Pelabuhan Lama Makassar Jadi "City Center", Jokowi: Kalau Enggak Diizinkan, Enggak Jadi...

Nasional
Kasus Pembangunan 3 Kampus IPDN, Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun Bui

Kasus Pembangunan 3 Kampus IPDN, Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun Bui

Nasional
ICW Kritik Ketua KPU Enggan Buka Anggaran Sirekap ke Media

ICW Kritik Ketua KPU Enggan Buka Anggaran Sirekap ke Media

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com