Luhut Dilaporkan ke KPK soal Bisnis PCR, Jubir: Kita Tak Khawatir

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menanggapi laporan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap Luhut Binsar Pandjaitan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Luhut dilaporkan atas dugaan keterlibatan dalam bisnis tes polymerase chain reaction (PCR).

"Kita tidak khawatir kok, tidak ada yang ditutupi dan semua dilakukan untuk membantu masyarakat, terutama di awal-awal pandemi di mana negara-negara berebut alat PCR, alat ekstraksi rNA, reagen buat PCR dan buat rNA, dan sebagainya," ujar Jodi saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (4/11/2021).

Baca juga: Luhut dan Erick Thohir Dilaporkan ke KPK soal Bisnis PCR oleh Prima

Jodi pun mengatakan, apabila nanti ada tindak lanjut atau pemanggilan atas laporan itu, pihaknya akan memberi pertanggungjawaban.

Sebelumnya, Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melaporkan Luhut dan Menteri BUMN Erick Thohir ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis.

Wakil Ketua Umum Partai Prima Alif Kamal mengatakan, laporan terhadap dua menteri itu dilakukan berdasarkan hasil investigasi pemberitaan media terkait dugaan adanya keterlibatan pejabat negara dalam bisnis PCR.

"Sebenarnya yang beredar di media itu sudah banyak, investigasi dari Tempo minimal," ujar Alif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Alif menilai, investigasi pemberitaan media terkait keterlibatan dua pejabat itu patut ditindaklanjuti oleh KPK sebagai data awal.

Baca juga: Klaim Luhut: Tak Pernah Ambil Untung dari Bisnis PCR Miliknya

Selanjutnya, ia meminta KPK mendalami lebih jauh terkait dugaan adanya penggunaan kekuasaan untuk bermain dalam bisnis PCR.

“Ini saya pikir menjadi data awal bagi KPK untuk bisa mengungkap, panggil saja itu Luhut, panggil aja itu Erick agar kemudian KPK clear menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi seperti ini," kata Alif.

"Nanti bukti-bukti itu, pihak KPK aja yang menjelaskan, kami sudah menyampaikan tadi lewat laporan kami," ucap dia.

Prima berharap, KPK dapat mempelajari kliping majalah yang dibawa dalam laporannya dan menindaklanjuti laporan tersebut.

"Kami minta KPK untuk mengklarifikasi berita beredar sesuai aturan pengadaan barang dan jasa," kata Alif.

Baca juga: Bantah Ambil Untung PCR, Luhut: Saya yang Minta Antigen Digunakan di Banyak Moda Transportasi

Adapun dugaan keterlibatan meraup keuntungan dari pengadaan tes Covid-19 ini bersumber dari dua perusahaan yakni PT Toba Sejahtera dan PT Toba Bumi Energi, yang di dalamnya masih terdapat kepemilikan saham oleh Luhut.

Kemudian, kedua perusahaan itu berinvestasi di PT Genomerik Solidaritas Indonesia (GSI) yang menjadi penyedia tes PCR, antigen dan sejumlah tes diagnosis Covid-19 lainnya.