Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menilik Siapa Panglima TNI yang Gantikan Hadi Tjahjanto...

Kompas.com - 03/11/2021, 09:38 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto segera memasuki masa pensiun dari dunia kemiliteran pada November 2021, setelah berusia 58 pada 8 November 2021.

Namun, isu pergantian panglima TNI telah menjadi pusat pembicaraan sejak lama.

Sejauh ini, Presiden Joko Widodo tak kunjung mengirimkan nama calon pengganti Hadi ke DPR.

Hal ini semakin menguatkan spekulasi publik bahwa ada lebih dari satu sosok yang dipertimbangkan Jokowi untuk dipilih pada saatnya tiba.

Baca juga: Pengamat: Tidak Ada yang Boleh Mendikte Presiden soal Calon Panglima TNI

Membaca sinyal

Setidaknya, terdapat dua nama yang digadang-gadang akan menjadi penerus kepemimpinan Hadi.

Dua orang itu adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono.

Momen saat Andika mengantarkan Jokowi ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (29/10/2021), tak luput dari perhatian publik.

Saat itu, Andika mengantarkan Jokowi untuk menghadiri agenda KTT G20 di Roma, Italia.

Baca juga: Mensesneg Temui KSAD Andika Perkasa Jelang Pergantian Panglima TNI, Ada Apa?

Momen kebersamaan ini pun dinterpretasikan oleh sejumlah kalangan sebagai sebuah sinyal bahwa Jokowi akan menjatuhkan pilihannya kepada Andika.

Walaupun, pada kenyataannya Hadi memang berhalangan hadir dan menunjuk Andika untuk mengantarkan Jokowi.

Hal lain yang membuat nama Andika kian santer menjadi pengganti Hadi adalah faktor kedekatannya dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Selain itu, juga faktor ayah mertuanya, yakni Hendropriyono yang merupakan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Baca juga: Pimpinan Komisi I Ingatkan Jangan Sampai Ada Kekosongan Jabatan Panglima TNI

Di sisi lain, Yudo Margono belakangan juga aktif dalam berbagai kegiatan bersama Hadi.

Bahkan, Hadi menunjuk Yudo untuk membuka acara Gebyar Karya Pertiwi 2021 di Museum Satria Mandala, Pusat Sejarah TNI TNI, Jakarta Selatan, Senin (1/11/2021).

Presiden Joko Widodo bersama tiga kepala staf TNI berolahraga pagi dengan berjalan santai mengelilingi Kebun Raya Bogor, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/06/2020). Kepala staf TNI tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.SEKRETARIAT PRESIDEN Presiden Joko Widodo bersama tiga kepala staf TNI berolahraga pagi dengan berjalan santai mengelilingi Kebun Raya Bogor, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/06/2020). Kepala staf TNI tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

Dalam kesempatan tersebut, Yudo juga dipercaya untuk membacakan amanat Hadi.

Namun demikian, momen kebersamaan Andika maupun Yudo yang kemudian ditafsirkan sebagai panglima TNI berikutnya dinilai berlebihan.

"Jadi tidak usah menganalisa terlalu jauh," ujar peneliti senior Marapi Consulting and Advisory, Beni Sukadis, Senin (1/11/2021).

Baca juga: KSAD Melepas Jokowi Keluar Negeri, Berlebihan jika Dianggap Sinyal Akan Jadi Panglima

Faktor kepemimpinan

Terlepas dari spekulasi tersebut, baik Andika dan Yudo mempunyai catatan tersendiri selama memimpin masing-masing matra.

Misalnya, ketika Andika sukses menggelar Garuda Shield 2021 yang melibatkan prajurit TNI Angkatan Darat dan Angkatan Darat Amerika Serikat beberapa waktu lalu.

Latihan ini melibatkan ribuan prajurit dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) kedua negara.

Keberhasilan Andika menggelar Garuda Shield 2021 dinilai menjadi catatan tersendiri di mata Jokowi dalam penunjukkan panglima TNI berikutnya.

Baca juga: Kesuksesan Garuda Shield Jadi Pertimbangan Jokowi Tunjuk KSAD sebagai Panglima TNI?

"Bisa saja (jadi pertimbangan), Garuda Shield kan memang sudah direncanakan lama sejak 2019, kemudian berhasil dilakukan dengan baik oleh Pak Andika dan perencanaan itu dilakukan sebelum Covid-19," ujar Pengamat pertahanan dan analis LAB 45 Andi Widjajanto, Selasa (2/11/2021).

Sedangkan, Yudo juga menunjukkan kesuksesannya dalam membantu pemerintah melakukan vaksinasi Covid-19 massal.

Bahkan, dalam upaya percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, Yudo sampai mengerahkan sejumlah kapal perang Republik Indonesia (KRI).

Baca juga: Operasi Pengangkatan KRI Nanggala-402 Berakhir, Misi Penyelamatan Selesai...

Wilayah pulau-terpencil terpencil pun telah dijelajahi dalam percepatan vaksinasi Covid-19.

Akan tetapi, Yudo dinilai memiliki catatan tersendiri dengan adanya peristiwa tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala-402 yang menelan korban 53 prajurit.

Meski demikian, dalam mengimplementasikan manajamen insiden, Yudo dianggap mampu mengatasi peristiwa tersebut secara cepat.

Baca juga: TNI AL Bantah soal Deklarasi Dukungan kepada Yudo Margono Jadi Calon Panglima

Kurang sehat

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, proses pengisian jabatan Panglima TNI kali ini tampak adanya situasi yang kurang sehat.

Hal itu terjadi karena hadirnya beragam "kampanye" dan aksi dukung-mendukung yang cenderung berlebihan, termasuk dari kalangan politisi.

"Padahal kita tahu bahwa pengusulan Panglima TNI merupakan hak dan kewenangan Presiden. Tidak ada yang boleh dan bisa mendikte Presiden," kata dia.

Baca juga: Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Menurut Fahmi, dampak adanya narasi "kampanye" keunggulan masing-masing kandidat justru membuat panglima TNI berikutnya sulit terbebas dari komitmen-komitmen politik sektoral.

Selain itu, hal itu juga akan menjadi ganjalan bagi TNI untuk secara fair berjarak dengan kekuatan politik yang sebelumnya getol mendukung panglimanya.

Ia pun mengingatkan mengenai salah satu agenda reformasi, yakni menjadikan TNI sebagai alat negara yang profesional dan mumpuni dalam menegakkan kedaulatan dan keamanan nasional.

Caranya adalah dengan membatasi peran dan pelibatannya di luar agenda politik negara. Apalagi dalam urusan politik sektoral, bahkan elektoral.

Baca juga: Soal Bursa Panglima TNI, Pimpinan DPR: Semuanya Oke, Mumpuni, dan Layak

Karena itu, yang menjadi keprihatinan saat ini adalah masih adanya pihak-pihak yang seakan bisa mendikte Presiden Joko Widodo dalam menentukan panglima berikutnya.

"(Dengan) mendorong dan membentuk persepsi publik bahwa hanya ada satu nama yang layak dan dipastikan akan diusulkan oleh Presiden," imbuh dia.

Di samping itu, Fahmi mengingatkan para kandidat penerus Hadi agar tak "genit" memperkuat peluang agar bisa dipilih Jokowi.

"Saya sering mengingatkan agar instrumen atau kekuatan politik dan para bakal calon ini tidak bergenit-genit memperkuat peluang untuk dipilih Presiden," ujar Fahmi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com