Jokowi Carter Garuda Indonesia daripada Naik Pesawat Kepresidenan karena Lebih Hemat, Ini Penjelasan Istana

Kompas.com - 29/10/2021, 13:01 WIB
Presiden Joko Widodo saat bertolak ke Roma, Italia pada Jumat (29/10/2021) dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. dok. Agus SupartoPresiden Joko Widodo saat bertolak ke Roma, Italia pada Jumat (29/10/2021) dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, keputusan mencarter pesawat Garuda Indonesia untuk perjalanan Presiden Joko Widodo ke tiga negara juga mempertimbangkan sisi efisiensi anggaran.

Jumat (29/10/2021) siang ini, Jokowi dan rombongan bertolak ke Roma, Italia dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Sebab, semua rombongan, termasuk menteri yang harus hadir dalam undangan juga masuk dalam pesawat yang sama. 

“Tentunya penggunaan anggaran juga menjadi perhatian kami. Setelah kami hitung jauh lebih hemat dengan turut sertanya para menteri dalam rombongan ini, dibandingkan para menteri ini menggunakan pesawat komersial," ujar Heru dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/10/2021).

Baca juga: Tak Naik Pesawat Kepresidenan, Jokowi Terbang ke Roma Carter Garuda Indonesia

Dia mengungkapkan, total ada enam menteri yang ikut dalam pesawat ini, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan Sekretaris Kabinet.

Akan tetapi, para menteri ini tidak semuanya bergabung sejak di Jakarta, karena adanya pertemuan yang harus diikuti sebelum bergabung dengan rombongan presiden.

“Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri misalnya, beliau harus berangkat terlebih dahulu ke Roma karena ada pertemuan tingkat menteri dan juga mempersiapkan kedatangan Presiden. Namun setelah itu, dari Roma menuju Glasgow, kemudian lanjut Abu Dhabi dan Dubai, Menlu akan bergabung terus,” jelas Heru.

Penghematan lainnya adalah semua rombongan yang tergabung dalam tim pendahulu ke Abu Dhabi dan Dubai nantinya akan bergabung dalam satu pesawat tersebut saat kepulangan ke Tanah Air.

Sehingga, mereka tidak membeli tiket pesawat komersial untuk kembali ke Tanah Air.

Baca juga: Bertolak ke Italia, Inggris, dan UEA, Ini Rangkaian Agenda Jokowi

Selain itu, hal lain yang tidak kalah pentingnya di masa pandemi adalah karena diterapkannya aturan protokol kesehatan dalam penerbangan ke luar negeri ini.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Ada 10 Kasus Dugaan Hepatitis Akut, 4 di Antaranya Meninggal Dunia

Kemenkes: Ada 10 Kasus Dugaan Hepatitis Akut, 4 di Antaranya Meninggal Dunia

Nasional
Disebut 'Lip Service' soal Harun Masiku, KPK: Lebih Baik ICW Berkontribusi Nyata...

Disebut "Lip Service" soal Harun Masiku, KPK: Lebih Baik ICW Berkontribusi Nyata...

Nasional
Reformasi 1998, Quo Vadis?

Reformasi 1998, Quo Vadis?

Nasional
Satgas Ungkap Tiga Alasan Pemerintah Longgarkan Pemakaian Masker di Tempat Terbuka

Satgas Ungkap Tiga Alasan Pemerintah Longgarkan Pemakaian Masker di Tempat Terbuka

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Penyuap Eks Bupati Tulungagung ke PN Surabaya

KPK Limpahkan Berkas Penyuap Eks Bupati Tulungagung ke PN Surabaya

Nasional
Koordinator MAKI Adukan Dugaan Penyimpangan Impor Sapi ke Bareskrim

Koordinator MAKI Adukan Dugaan Penyimpangan Impor Sapi ke Bareskrim

Nasional
KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

Nasional
Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

Nasional
24 Tahun Reformasi, Partai Buruh Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

24 Tahun Reformasi, Partai Buruh Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
40 Petani di Bengkulu Ditelanjangi Polisi dan Dikriminalisasi, Komnas HAM Turun Tangan

40 Petani di Bengkulu Ditelanjangi Polisi dan Dikriminalisasi, Komnas HAM Turun Tangan

Nasional
Bareskrim Ungkap Harga Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Senilai Rp 4 Miliar-Rp 5 Miliar

Bareskrim Ungkap Harga Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Senilai Rp 4 Miliar-Rp 5 Miliar

Nasional
Sejumlah Kepala Dinas Diperiksa KPK untuk Kasus Suap Wali Kota Ambon

Sejumlah Kepala Dinas Diperiksa KPK untuk Kasus Suap Wali Kota Ambon

Nasional
Perjalanan Panjang Kodam III/Siliwangi, 76 Tahun Jaga Pertahanan Jabar-Banten

Perjalanan Panjang Kodam III/Siliwangi, 76 Tahun Jaga Pertahanan Jabar-Banten

Nasional
Sekjen Golkar Tegaskan Koalisi Indonesia Bersatu Tak Ganggu Pemerintahan Jokowi

Sekjen Golkar Tegaskan Koalisi Indonesia Bersatu Tak Ganggu Pemerintahan Jokowi

Nasional
Dugaan Sementara Komnas HAM, Operasi Pembunuhan Munir pada 2004 Juga Sasar Tokoh Lain

Dugaan Sementara Komnas HAM, Operasi Pembunuhan Munir pada 2004 Juga Sasar Tokoh Lain

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.