Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FUIB Temui Komisi III DPR, Bahas Kasus 6 Laskar FPI hingga Penangkapan Munarman

Kompas.com - 28/10/2021, 14:41 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah ulama yang tergabung dalam Forum Umat Islam Banten (FUIB) bertemu Komisi III DPR untuk menyampaikan sejumlah aspirasi.

Mereka membahas berbagai hal, dari kasus penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI), penangkapan eks Sekretaris Umum FPI Munarman, dan tes swab eks pemimpin FPI Rizieq Shihab.

"Kami minta agar Komisi III DPR RI bisa menggunakan wewenangnya dalam membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di warga negara Republik Indonesia atau di masyarakat khususnya masalah yang tadi sudah disebutkan," kata Ahmad Mustofa Warkah selaku perwakilan FUIB seusai pertemuan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/10/2021).

Baca juga: Keterangan Saksi-saksi Kasus Unlawful Killing Laskar FPI: Lihat Mobil Berhenti Mendadak hingga Golok di Kendaraan

Anggota Komisi III DPR Habiburokhman yang menerima rombongan tersebut menjelaskan, FUIB merasa ada hal-hal yang tidak adil dalam penangangan tiga kasus di atas.

Ia mencontohkan, FUIB mempertanyakan proses penangkapan Munarman serta kapan Munarman akan disidang.

Ia berjanji, pertanyaan itu akan disampaikan kepada mitra Komisi III terkait.

"Kan ini sudah cukup lama Pak Munarman ini, sudah tujuh bulan (sejak ditangkap), update-nya seperti apa. Harusnya kan kalaiu di proses peradilan itu kan lebih cepat lebih baik, jadi lebih cepat mendapatkan keadilan orang tersebut, jadi kita akan tanyakan," kata Habiburokhman.

Baca juga: Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Politikus Partai Gerindra itu melanjutkan, FUIB juga mengkritisi pengadilan kasus penembakan enam anggota laskar FPI di mana ada pihak-pihak yang dinilai layak untuk dijadikan saksi.

Selain itu, kasus tes swab Rizieq Shihab di RS Ummi juga menjadi sorotan.

Habiburokhman mengatakan, pihaknya tidak akan mengintervensi masalah hukum tersebut tetapi akan memantau hak-hak yang harus diberikan kepada Rizieq selama menjalani pidana.

"Misalnya mendapatkan remisi, asimilasi dan lain sebagainya, kemudian jaminan keselamatan beliau, itu kami akan pertanyakan tentang beliau kepada mitra-mitra kami terkait" ujar Habiburokhman.

Baca juga: Perjalanan Kasus Rizieq Shihab dalam Kerumunan Petamburan hingga Kasasinya Ditolak MA...

Ia menambahkan, meski DPR sedang reses, ia tetap menerima kehadiran rombongan FUIB setelah mendapat izin dari pimpinan Komisi III DPR.

"Kebetulan saya yang dapilnya di Jakarta sini, saya sudah izin pimpinan untuk menerima dan menampung aspirasi ini. Selanjutnya kami akan perjuangkan semaksimal mungkin, semampu kami, agar semua mendapatkan keadilan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com