Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kasus Covid-19 Dikhawatirkan Naik Saat Nataru, Epidemiolog UI: Prokes Tolong Diperketat

Kompas.com - 28/10/2021, 11:49 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan (prokes) saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) nanti.

Menurutnya, acara silaturahmi bersama keluarga saat libur Nataru tetap bisa dilakukan dengan tetap disiplin mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak (3M) serta tidak berkerumun.

"Prokesnya saja tolong diperketat, minimal pakai masker yang benar, boleh acara keluarga tapi enggak ramai-ramai sekaligus gitu, kerumunannya dibatasi," ucap Pandu saat dihubungi Kompas.com, Rabu (27/10/2021).

Ia melanjutkan, pada dasarnya, sulit melarang masyarakat pulang kampung atau tidak keluar rumah saat libur Nataru.

Baca juga: Siap-siap, Pemerintah Mau Berlakukan Pengetatan Mobilitas Saat Nataru

Sebab, kata dia, masyarakat akan tetap melakukan pergerakan menjelang libur akhir tahun tersebut. Hal yang paling penting adalah menggencarkan imbauan untuk patuh terhadap prokes.

“Jadi enggak mungkin dilarang (liburan), paling memang diimbau saja. Sebenarnya melakukan perjalanan boleh, asalkan prokes dan vaksinasi memenuhi ketentuan itu dulu,” tuturnya.

Pandu menilai bahwa perjalanan masyarakat dengan moda transportasi bukanlah pemicu utama penularan Covid-19.

“Namun, aktivitas masyarakat di kota tujuan atau kampung halaman, seperti acara keluarga, kebaktian, kegiatan religi, nah itu yang meningkatkan penularan, bukan perjalanannya. Makanya Natal dan Tahun Baru jangan melakukan kegiatan berisiko dan jangan lupa pakai masker,” pesan Pandu.

Baca juga: Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Adapun perkataan Pandu itu sejalan dengan imbauan tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 yang meminta masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan (prokes) meski telah selesai divaksinasi.

Pasalnya, selain vaksin, disiplin penerapan prokes merupakan salah satu cara ampuh untuk mencegah risiko penularan Covid-19.

Adapun prokes yang harus dipatuhi sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2021 adalah 6M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, serta menghindari makan bersama.
Imbauan tak pulang kampung

Imbauan tak pulang kampung

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengimbau masyarakat tidak pulang kampung atau bepergian apabila tidak ada kepentingan mendesak saat libur akhir tahun 2021.

Baca juga: Presiden Gelar Dua Ratas untuk Antisipasi Mobilitas Nataru, Ini Penjelasan Moeldoko

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang masif agar masyarakat tidak pulang kampung atau bepergian.

“Saya mohon nanti ada kampanye besar-besaran untuk mengimbau masyarakat agar tidak bepergian. Tidak pulang kampung atau berpergian atas tujuan-tujuan yang tidak primer,” kata Muhadjir, dikutip dari siaran persnya, Rabu (27/10/2021).

Ia menuturkan, pemerintah saat ini ingin menekankan pergerakan seminimal mungkin pergerakan masyarakat untuk mencegah peningkatan kasus Covid-19.

Sebab, lanjut dia, akhir tahun merupakan waktu yang dikhawatirkan dapat memicu munculnya gelombang ketiga penularan Covid-19.

Baca juga: Cegah Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Bersiap Batasi Mobilitas Libur Nataru

Namun, menurut dia, apabila ada masyarakat yang terpaksa bepergian pada hari-hari libur tersebut, maka mereka perlu menjalani pemeriksaan syarat perjalanan secara lebih ketat.

“Contohnya ketika hendak menaiki moda transportasi, minimal harus sudah menerima vaksin dosis pertama,” kata Muhadjir.

Kemudian, untuk transportasi udara, masyarakat diwajibkan untuk menyertakan surat negatif tes polymerase chain reaction (PCR) dan perjalanan darat menggunakan syarat negatif tes antigen.

Dengan langkah tersebut, kata dia, diharapkan masyarakat yang melakukan perjalanan bisa dikontrol dan dibatasi.

“Terutama dalam pengawasan menghindari kemungkinan terjadinya gejala ikutan, yakni mereka pulang-pergi membawa oleh-oleh Covid-19,” tutur dia.

Baca juga: Antisipasi Libur Nataru, Pembatasan Mobilitas Bakal Berlaku Lagi?

 

Artikel ini sebelumnya telah tayang dengan judul Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Penulis: Haryanti Puspa Sari | Editor: Krisiandi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com