Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/10/2021, 21:00 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memerintahkan jajarannya untuk waspada terhadap potensi lonjakan kasus Covid-19.

Hal itu disampaikan Hadi saat memimpin rapat internal secara daring terkait penanganan Covid-19 bersama para Kepala Staf Angkatan hingga pejabat utama Mabes TNI, Selasa (26/10/2021).

"Untuk selalu mewaspadai potensi lonjakan kasus akibat meningkatnya mobilitas masyarakat, pelaksanaan pembelajaran tatap muka, serta libur Natal dan tahun baru," ujar Hadi, dalam keterangan pers, Selasa.

Baca juga: Satgas Minta Semua Pihak Waspadai Potensi Lonjakan Kasus Covid-19 di Akhir Tahun

Hadi juga meminta seluruh jajaran TNI untuk terus mengawal kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Menurutnya, disiplin protokol kesehatan merupakan senjata utama dalam penanganan pandemi.

Hal itu terbukti pada negara-negara maju yang lengah dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Di mana sejumlah negara mengalami lonjakan kasus gelombang ketiga dan keempat.

Hadi menyatakan bahwa vaksinasi juga menjadi fokus, khususnya di wilayah aglomerasi serta daerah tujuan mudik ataupun wisata.

Termasuk wilayah yang akan menjadi tuan rumah event besar dan provinsi yang capaian vaksinasinya masih kurang.

"Waktu yang ada kurang dari dua bulan sebelum Natal dan tahun baru harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengoptimalkan vaksinasi tersebut," katanya.

Baca juga: 4.227.932 Juta Kasus Covid-19, Waspadai Potensi Lonjakan Kasus di Akhir Tahun

Demikian pula vaksinasi kepada para pelajar dan lansia. Menurutnya, capaian vaksinasi kepada pelajar dan lansia belum mencapai target yang diharapkan.

Untuk itu, lanjut dia, seluruh jajaran TNI untuk berkomunikasi, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan selurah pihak terkait di daerah.

"Untuk menyiapkan perencanaan dan antisipasi yang baik menghadapi Natal dan tahun baru," terang dia.

Hadi juga meminta jajarannya untuk mengoptimalkan upaya yang ada agar Indonesia tidak mengalami gelombang ketiga.

"Kalaupun Indonesia tidak dapat menghindari gelombang ketiga tersebut, setidaknya bukan merupakan gelombang tsunami yang dapat menyebabkan lonjakan angka kematian dan tingkat keparahan pasien seperti yang lalu," imbuh dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com