Salin Artikel

PAN Nilai Jokowi Perlu Cari Jubir untuk Gantikan Fadjroel

Saleh mengatakan, juru bicara tetap diperlukan agar tidak ada tumpang tindih dalam penyampaian kebijakan oleh kementerian dan lembaga.

"Saya kira presiden masih tetap menbutuhkan ada juru bicara, setidaknya untuk menyinkronkan seluruh agenda prioritas pemerintah yang sedang dikerjakan," kata Saleh saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/10/2021).

"Jadi nanti ujungnya tidak lagi ditanya, katakanlah kebijakan itu yang dianggap bertentangan atau tumpang tindih antar kementerian lembaga, tetapi kalau ada juru bicara tentu yang jadi pegangan adalah juru bicaranya presiden," ujar dia.

Ia mengatakan, banyaknya sosok yang berbicara mengenai program-program pemerintah sesungguhnya bukan masalah, asalkan dikelola benar.

Oleh karena itu, ia menilai perlu ada juru bicara presiden yang bertugas menyinkronkan komunikasi publik dari Istana agar tidak terjadi tumpang tindih.

"Jadi kalau misal juru bicara presiden sudah mengatakan A, informasinya A, maka yang lain-lain di luar itu tentu bisa juga menyampaikan itu seiring seiriama dengan apa yang disampaikan juru bicara presiden tadi," kata Saleh.

Saleh menegaskan, kebutuhan akan juru bicara presiden memang merupakan hak prerogatif presiden, termasuk sosok yang paling pas untuk menduduki jabatan itu.

Namun, menurut dia, ada sejumlah kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan nama juru bicara presiden yang baru.

Ia mengatakan, kriteria utama seorang juru bicara presiden haruslah mampu berkommunikasi dengan presiden itu sendiri.

"Jadi presiden bisa betul-betul merasa nyaman untuk memakai juru bicara ini dalam menyampaikan agenda-agenda yang dikerjakan oleh presiden," ujar Saleh.

Selanjutnya, juru bicara presiden haruslah orang dengan latar belakang akademik yang mumpuni.

"Sehingga cakrawala pemikirannya luas dan bisa mengkomunikasikan seluruh agenda-agenda presiden ke publik," ujar Saleh.


Juru bicara presiden juga dinilai harus memiliki hubungan yang baik dan harmonis dengan partai-partai politik sehingga agenda-agenda pemerintah dapat berjalan beriringan dengan apa yang diinginkan parlemen maupun partai politik.

Selain itu, juru bicara presiden juga mesti dapat diterima oleh organisas-organisasi masyarakat yang ada.

Oleh sebab itu, juru bicara presiden bukanlah orang yang sektarian atau hanya memikirkan kelompok tertentu.

"(Juru bicara) ini harus bisa memayungi, mengayomi semua elemen dan kelompok yang ada di masyarakat kita. Dengan begitu dia akan menjadi fleksibel dan bisa diterima oleh semua kalangan," kata Saleh.

Seperti diketahui, Istana belum mengumumkan juru bicara presiden yang baru setelah Fadjroel dilantik sebagai duta besar.

Fadjroel sebelumnya menyampaikan bahwa tidak hanya dirinya yang bertugas sebagai perpanjangan lidah Presiden.

Ada beberapa nama lainnya seperti Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono, hingga Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudistia.

Selain itu, yang paling utama terdapat Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/26/15434651/pan-nilai-jokowi-perlu-cari-jubir-untuk-gantikan-fadjroel

Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke