Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Vaksinasi Dosis Dua RI Tertinggal Dibanding Singapura-Malaysia

Kompas.com - 25/10/2021, 17:18 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengakui bahwa vaksinasi Covid-19 dosis kedua di Indonesia masih kalah dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk terus mempercepat vaksinasi.

"Dibandingkan dengan negara di Eropa, Singapura, dan Malaysia, cakupan vaksinasi dosis dua Indonesia masih relatif tertinggal," kata Luhut dalam konferensi pers daring, Senin (25/10/2021).

Baca juga: 1.800 PMKS di Jakarta Barat Ikut Vaksinasi Dosis 1

Ia mengatakan, capaian vaksinasi dosis dua di Jawa-Bali belum sampai pada level yang aman, terutama untuk lansia.

Berdasarkan data pemerintah hingga Senin (25/10/2021) pukul 12.00 WIB, jumlah masyarakat yang sudah divaksin dosis kedua mencapai 68.264.009 orang atau 32,78 persen dari target sasaran yang ditetapkan.

Sementara itu, jumlah masyarakat yang sudah divaksin dosis pertama sebanyak 113.424.379 orang atau 54,46 persen dari sasaran yang ditetapkan.

Pemerintah menargetkan 208.265.720 orang sebagai sasaran vaksinasi Covid-19.

Luhut mengatakan, penting untuk terus mengakselerasi vaksinasi, utamanya pada kalangan lansia.

"Karena yang meninggal sekarang rata-rata yang lansia dan komorbid dan yang belum divaksin," ujar dia.

Baca juga: 23 Provinsi di Luar Jawa-Bali Capaian Vaksinasi Covid-19 Masih di Bawah Rata-rata Nasional

Kendati demikian, kata Luhut, vaksinasi harus diimbangi dengan penerapan protokol kesehatan ketat.

Sebab, sejumlah negara di Eropa kembali mengalami kenaikan kasus Covi-19 signifikan meski capaian vaksinasinya cukup tinggi.

Kenaikan kasus disebabkan karena adanya relaksasi kegiatan sosial bersamaan dengan kelalaian terhadap protokol kesehatan.

"Ini saya mohon dimengerti, jadi kalau ada langkah-langkah kami yang kelihatan ketat, kami memang mempertimbangkan betul karena kalau sudah nanti (Covid-19) nyebar, baru pada ribut," kata Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com