Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/10/2021, 07:41 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Demokrat saling sindir.

Penyebabnya adalah adanya aksi saling membandingkan kinerja pemerintahan antara pemerintahan Presiden Joko Widodo dan pemerintahan sebelumnya, yang dimulai oleh Sekretaris Jendera DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Kendati Hasto tidak menyebut siapa pemerintahan yang dimaksud, namun pihak Partai Demokrat berkeyakinan bahwa sindiran itu ditujukan kepada pemerintahan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pasalnya, Hasto menyebut pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintahan 10 tahun sebelum era Jokowi. Diketahi, sebelum Jokowi memimpin, SBY telah memimpin Indonesia selama dua periode atau 10 tahun.

Dalam keterangan tertulisnya, Hasto memuji kepemimpinan Jokowi dalam penanganan Covid-19 yang dinilainya berbeda dari pemerintahan sebelumnya.

"Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakan ratas (rapat kabinet terbatas) dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas. Berbeda dengan pemerintahan 10 tahun sebelumnya, terlalu banyak rapat tidak mengambil keputusan," kata Hasto dalam siaran pers, Kamis (21/10/2021).

Hasto berpandangan, Presiden Jokowi selalu mengambil keputusan setiap mengadakan rapat. Adapun keputusan itu dinilai dapat dijabarkan dalam perspektif koordinasi antara pusat dan daerah.

Baca juga: Puji Jokowi soal Penanganan Pandemi, PDI-P: Pemerintahan Sebelumnya Terlalu Banyak Rapat

Demokrat sebut Hasto hidup di alam mimpi

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani berpendapat, Hasto salah sasaran jika menilai SBY tak mengambil keputusan meski banyak mengadakan rapat di era pemerintahannya.

Prasangka Hasto menurut dia tidak tepat. Sebab, berdasarkan keterangan Jusuf Kalla (JK) yang merupakan Wakil Presiden pemerintahan SBY justru mengatakan hal sebaliknya.

"Entahlah jika itu dimaksudkan kepada Presiden terdahulu sebelum Pak SBY," kata Kamhar dalam keterangannya, Jumat (22/10/2021).

"Merujuk pada testimoni Pak JK (Kalla) yang pernah menjadi Wakil Presiden Pak SBY dan juga pernah menjadi Wapres Pak Jokowi bahwa di zaman SBY lebih ringkas, lebih terarah, dan lebih cepat dalam mengambil keputusan," tambah dia.

Klaim kerja cepat SBY

Selain itu, Kamhar mengklaim, SBY justru lebih efektif dan cepat dalam pengambilan keputusan.

Menurut dia, hal ini karena rekam jejak SBY sudah terbiasa terlatih menjadi pemimpin, termasuk ketika menjadi Taruna di Akademi Militer Magelang.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Tunggu PDI-P untuk Gulirkan Hak Angket, PKB: Bagusnya Bareng-bareng

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

KPK Cegah Pengusaha Hanan Supangkat Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com