Kala PDI Perjuangan-Demokrat Saling Sindir Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Kompas.com - 25/10/2021, 07:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Demokrat saling sindir.

Penyebabnya adalah adanya aksi saling membandingkan kinerja pemerintahan antara pemerintahan Presiden Joko Widodo dan pemerintahan sebelumnya, yang dimulai oleh Sekretaris Jendera DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Kendati Hasto tidak menyebut siapa pemerintahan yang dimaksud, namun pihak Partai Demokrat berkeyakinan bahwa sindiran itu ditujukan kepada pemerintahan Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pasalnya, Hasto menyebut pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintahan 10 tahun sebelum era Jokowi. Diketahi, sebelum Jokowi memimpin, SBY telah memimpin Indonesia selama dua periode atau 10 tahun.

Dalam keterangan tertulisnya, Hasto memuji kepemimpinan Jokowi dalam penanganan Covid-19 yang dinilainya berbeda dari pemerintahan sebelumnya.

"Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakan ratas (rapat kabinet terbatas) dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas. Berbeda dengan pemerintahan 10 tahun sebelumnya, terlalu banyak rapat tidak mengambil keputusan," kata Hasto dalam siaran pers, Kamis (21/10/2021).

Hasto berpandangan, Presiden Jokowi selalu mengambil keputusan setiap mengadakan rapat. Adapun keputusan itu dinilai dapat dijabarkan dalam perspektif koordinasi antara pusat dan daerah.

Baca juga: Puji Jokowi soal Penanganan Pandemi, PDI-P: Pemerintahan Sebelumnya Terlalu Banyak Rapat

Demokrat sebut Hasto hidup di alam mimpi

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani berpendapat, Hasto salah sasaran jika menilai SBY tak mengambil keputusan meski banyak mengadakan rapat di era pemerintahannya.

Prasangka Hasto menurut dia tidak tepat. Sebab, berdasarkan keterangan Jusuf Kalla (JK) yang merupakan Wakil Presiden pemerintahan SBY justru mengatakan hal sebaliknya.

"Entahlah jika itu dimaksudkan kepada Presiden terdahulu sebelum Pak SBY," kata Kamhar dalam keterangannya, Jumat (22/10/2021).

"Merujuk pada testimoni Pak JK (Kalla) yang pernah menjadi Wakil Presiden Pak SBY dan juga pernah menjadi Wapres Pak Jokowi bahwa di zaman SBY lebih ringkas, lebih terarah, dan lebih cepat dalam mengambil keputusan," tambah dia.

Klaim kerja cepat SBY

Selain itu, Kamhar mengklaim, SBY justru lebih efektif dan cepat dalam pengambilan keputusan.

Menurut dia, hal ini karena rekam jejak SBY sudah terbiasa terlatih menjadi pemimpin, termasuk ketika menjadi Taruna di Akademi Militer Magelang.

"Saat bertugas di Militer pun Pak SBY memiliki pengalaman kepemimpinan yang komplit, mulai dari operasi militer, memimpin teritorial sebagai Danrem sampai Pangdam," ujarnya.

Kamhar juga mengaitkan kinerja cepat SBY itu karena memiliki latar belakang pendidikan di Master of Art dari Management Webster University AS dan Doktor dalam bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

Atas penilaian-penilaian itu, Kamhar menilai SBY memiliki kepemimpinan, kemampuan pengambilan keputusan, kecepatan dan kualitas keputusan di atas rata-rata.

Baca juga: Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar LakumaniDokumentasi Kamhar Lakumani Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani

Beasiswa bandingkan kinerja Jokowi-SBY

Balas sindiran Kamhar, Hasto menawarkan beasiswa untuk pihak yang mau melakukan kajian terkait perbandingan kinerja pemerintah SBY dan Presiden Jokowi.

“Saya pribadi menawarkan beasiswa bagi mereka yang akan melakukan kajian untuk membandingkan antara kinerja dari Presiden Jokowi dengan Presiden SBY,” terang Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/10/2021).

Tawaran itu tak lepas dari pemikiran Hasto yang menyebut, kajian akademis adalah hal yang paling objektif untuk mengukur capaian kinerja pemerintah.

“Bagaimana jumlah jembatan yang dibangun antara 10 tahun Pak SBY dengan Pak Jokowi saat ini saja. Jumlah pelabuhan, jalan tol, lahan-lahan pertanian untuk rakyat, bendungan-bendungan untuk rakyat, itu kan bisa dilakukan penelitian yang objektif,” jelasnya.

Tuding kecurangan Pemilu 2009

Masih dari Sekjen PDI-P itu, Hasto menuding adanya berbagai kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2009.

Salah satunya adalah perekrutan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk masuk ke sejumlah partai politik guna mengamankan suara penguasa.

“Kemudian aspek kualitatifnya, bagaimana penyelenggaraan pemilu. pada 2009 itu kan kecurangannya masif dan ada tokoh-tokoh KPU yang direkrut masuk ke parpol hanya untuk memberikan dukungan elektoral penguasa. Ada manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan sebagainya,” tutur dia.

Baca juga: Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

Hasto disebut gagal move on dari kekalahan 2009

Terkini, Partai Demokrat kembali menanggapi pernyataan Hasto soal tudingan kecurangan Pemilu 2009 dan tawaran beasiswa untuk membandingkan kinerja pemerintah Jokowi dan SBY.

Kamhar menilai, Hasto gagal move on untuk menerima kenyataan bahwa pasangan calon (paslon) yang diusung partainya kalah telak saat Pilpres 2009.

Sehingga, Kamhar berpandangan bahwa Hasto kemudian mengungkit persoalan Pemilu 2009 dengan menyebut adanya berbagai kecurangan dalam penyelenggaraannya.

"Hasto kembali mengalihkan topik dari polemik tentang pengambilan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden pendahulunya ke persoalan Pemilu 2009," kata Kamhar dalam keterangannya, Minggu (24/10/2021).

Kamhar berpendapat, pernyataan Hasto tidak tepat jika menuding Pemilu 2009 diwarnai aksi curang. Ia menjelaskan, kontestasi Pilpres 2009 justru diikuti 2 incumbent.

Saat itu, diketahui bahwa SBY maju berpasangan dengan Boediono sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Sementara, JK yang adalah wakil presiden SBY saat itu juga maju berpasangan dengan Wiranto.

"Jadi tak mungkin menggunakan pendekatan kekuasaan," imbuh dia.

Baca juga: Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Demokrat sebut Hasto terpapar virus ngawur

Kamhar juga mengatakan, sejumlah tanggapan Hasto beberapa waktu belakangan justru semakin menunjukkan sisi insecure-nya.

Terlebih, Kamhar juga menyebut Hasto sedang terpapar virus ngawur atas sejumlah sindiran terhadap pemerintahan sebelum Jokowi.

"Menawarkan pendekatan berbasis riset dan analisis untuk studi komparasi antara capaian pemerintahan SBY versus pemerintahan Jokowi agar lebih objektif melalui beasiswa yang disiapkannya secara pribadi. Ini senyatanya conflict of interest yang sejak dari niat sudah cacat," nilai Kamhar.

Dia menyarankan Hasto memperbaiki diri sebagai Sekjen PDI-P. Dia meminta Hasto untuk fokus saja dengan agenda PDI-P.

Menurut Kamhar, hal tersebut jauh lebih baik dilakukan Hasto agar janji-janji kampanye PDI-P jilid 1 dan 2 bisa ditunaikan.

Sebab, ia menilai sejauh ini belum ada janji kampanye PDI-P baik di bidang politik, ekonomi dan hukum yang ditepati atau dilunasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Kesehatan Memburuk, Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura

Klaim Kesehatan Memburuk, Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura

Nasional
Parsindo Sayangkan Sengketa Mereka Tak Diterima Bawaslu, Akan ke PTUN hingga Ombudsman

Parsindo Sayangkan Sengketa Mereka Tak Diterima Bawaslu, Akan ke PTUN hingga Ombudsman

Nasional
Pengacara Ungkap Manipulasi Skenario Ferdy Sambo dari Ketakutan Bharada E

Pengacara Ungkap Manipulasi Skenario Ferdy Sambo dari Ketakutan Bharada E

Nasional
TNI AU Kerahkan Pesawat CN-295 Cari Helikopter Polri yang Hilang di Belitung Timur

TNI AU Kerahkan Pesawat CN-295 Cari Helikopter Polri yang Hilang di Belitung Timur

Nasional
Jaksa KPK Minta Bantuan Jenderal Andika Perkasa untuk Panggil Eks KSAU Agus Supriatna

Jaksa KPK Minta Bantuan Jenderal Andika Perkasa untuk Panggil Eks KSAU Agus Supriatna

Nasional
Gelak Tawa di Ruang Sidang Saat Bharada E Salah Paham Tanggapi Saksi

Gelak Tawa di Ruang Sidang Saat Bharada E Salah Paham Tanggapi Saksi

Nasional
Kuat Ma'ruf Minta Maaf kepada 4 Terdakwa 'Obstruction of Justice' Pembunuhan Brigadir J

Kuat Ma'ruf Minta Maaf kepada 4 Terdakwa "Obstruction of Justice" Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Puan Maharani Respons Pernyataan Jokowi Soal 'Pemimpin Berambut Putih'

Puan Maharani Respons Pernyataan Jokowi Soal "Pemimpin Berambut Putih"

Nasional
Diduga Terima Suap, Hakim Agung Gazalba Saleh Penjarakan Orang 5 Tahun

Diduga Terima Suap, Hakim Agung Gazalba Saleh Penjarakan Orang 5 Tahun

Nasional
Pertemuan Jokowi dengan Relawan di GBK Dikritik, Istana Buka Suara

Pertemuan Jokowi dengan Relawan di GBK Dikritik, Istana Buka Suara

Nasional
Hendra Kurniawan ke Agus Nurpatria Ketika Tahu Dibohongi Ferdy Sambo: Kita 'Dikadalin'

Hendra Kurniawan ke Agus Nurpatria Ketika Tahu Dibohongi Ferdy Sambo: Kita "Dikadalin"

Nasional
Puan Bacakan Surpres Penunjukkan KSAL Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru

Puan Bacakan Surpres Penunjukkan KSAL Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru

Nasional
KPK Ungkap Alasan Gazalba Saleh Belum Ditahan meski 2 Bawahannya Mendekam di Rutan

KPK Ungkap Alasan Gazalba Saleh Belum Ditahan meski 2 Bawahannya Mendekam di Rutan

Nasional
Kurangi Emisi GRK, Indonesia-Inggris Luncurkan Program MENTARI EE

Kurangi Emisi GRK, Indonesia-Inggris Luncurkan Program MENTARI EE

Nasional
Dinamika Laut China Selatan Meningkat, Yudo Margono Diminta Maksimalkan Kogabwilhan

Dinamika Laut China Selatan Meningkat, Yudo Margono Diminta Maksimalkan Kogabwilhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.