Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

Kompas.com - 24/10/2021, 08:01 WIB
Wahyuni Sahara

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita terkait Demokrat yang menyebut bahwa Susilo Bambang Yudhoyono tak perlu memamerkan prestasinya ketika menjabat sebagai Presiden menarik minat pembaca sehingga menjadi berita terpopuler di desk nasional Kompas.com pada Sabtu, 23 Oktober 2021.

Kemudian, isu lain yang menjadi artikel terpopuler adalah soal Kementerian Kesehatan yang meminta sejumlah tenaga kesehatan untuk mengembalikan kelebihan bayar insentif.

Di bawah ini kami rangkum kembali informasinya untuk Anda.

Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra mengatakan, SBY tak perlu memamerkan prestasinya ketika menjabat sebagai Presiden.

Pernyataan itu disampaikan Herzaky menyusul statement Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut pemerintahan 10 tahun lalu terlalu banyak rapat.

“Memang pemerintahan SBY dulu tidak perlu merasa koar-koar punya prestasi ini itu. Karena masyarakat sendiri yang merasakan langsung,” tutur Herzaky dalam keterangan tertulis, Jumat (22/10/2021).

Herzaky mencontohkannya dengan penanganan peristiwa tsunami di Aceh 2004 silam. Kala itu pemerintah Indonesia mendapat pujian dari kalangan internasional karena dianggap mumpuni dalam melakukan penanganan pasca bencana.

Herzaky juga menyinggung pengangkatan 1,1 juta guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di era kepemimpinan SBY.

Dalam pandangan dia, mestinya pemerintah sekarang bisa melanjutkan program itu dengan lebih baik. Terakhir Herzaky berharap pemerintah fokus bekerja untuk menangani berbagai masalah di masyarakat.

Baca juga: Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

Kemenkes minta nakes kembalikan kelebihan insentif

Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kementerian Kesehatan Trisa Wahjuni Putri mengungkapkan, terdapat kelebihan pembayaran insentif kepada para tenaga kesehatan.

Itu diketahui setelah adanya temuan insentif yang ditransfer dobel atau dikirim lebih dari satu kali dalam satu bulan. Untuk itu, Kemenkes meminta para nakes yang menerima double transfer insentif segera mengembalikan kelebihannya.

Trisa mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) seperti rumah sakit dan puskesmas terkait permasalahan pengembalian insentif tersebut.

Ia menekankan, pengembalian kelebihan pembayaran insentif tersebut berlaku bagi fasyankes yang anggarannya dikendalikan pemerintah pusat.

Baca juga: Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com