Kompas.com - 21/10/2021, 21:16 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan usai dimintai keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya, Senin (27/9/2021). Luhut diperiksa terkait soal laporannya terjadap Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti terkait dugaan pencemaran nama baik. KOMPAS.com/Muhamad Isa BustomiMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan usai dimintai keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya, Senin (27/9/2021). Luhut diperiksa terkait soal laporannya terjadap Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti terkait dugaan pencemaran nama baik.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Juniver Girsang mengatakan, kliennya tidak datang dalam proses mediasi dengan aktivis Haris Azhar dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanti karena permintaan penyidik Polda Metro Jaya.

Juniver menjelaskan, penyidik Polda Metro Jaya yang meminta proses mediasi ditunda karena ada kegiatan lain.

“Karena ada kegiatan penyidiknya yang minta ditunda,” terang Juniver di konfirmasi Kompas.com, Kamis (21/10/2021).

Juniver menegaskan pihaknya bukan tidak mau menghadiri mediasi. Bahkan, ia menyebut, Luhut tak harus hadir karena dapat diwakilkan oleh kuasa hukumnya dalam proses tersebut.

“Jadi intinya sebetulnya ada Luhut atau tidak, kalau kita diundang tentu kita datang. Dan saya sudah diberi kuasa penuh untuk menangani, memproses laporannya,” kata dia.

Baca juga: Luhut Tak Hadir, Mediasi dengan Haris Azhar Ditunda

Juniver mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi dari penyidik Polda Metro Jaya, Rabu (20/10/2021) kemarin terkait penundaan mediasi itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Minta ditunda begitu, waktunya akan diinformasikan dalam waktu dekat, bisa saja Senin,” pungkas dia.

Diketahui, mestinya mediasi antara Luhut dengan Fatia dan Haris dijadwalkan hari ini di Polda Metro Jaya.

Kuasa hukum Haris, Nurkholis Hidayat menuturkan, mediasi ditunda karena Luhut tidak datang.

“Ditunda. Tadi Pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) tidak datang,” ucap Nurkholis dihubungi Kompas.com, Kamis, siang.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Nasional
Danjen Kopassus: Saya Ingin Wujudkan Prajurit yang Profesional dan Modern

Danjen Kopassus: Saya Ingin Wujudkan Prajurit yang Profesional dan Modern

Nasional
Danjen Teguh Muji: Kopassus Bukan Prajurit Hebat, tapi Terlatih

Danjen Teguh Muji: Kopassus Bukan Prajurit Hebat, tapi Terlatih

Nasional
Moeldoko Klaim Stranas PK Berhasil Dorong Efisiensi Penyaluran Bansos dan JKN di Masa Pandemi

Moeldoko Klaim Stranas PK Berhasil Dorong Efisiensi Penyaluran Bansos dan JKN di Masa Pandemi

Nasional
207 Perwira Baru Perkuat TNI AU

207 Perwira Baru Perkuat TNI AU

Nasional
Pembahasan RUU IKN, Pansus Akan Soroti soal Pemerintahan Baru hingga Nasib Jakarta

Pembahasan RUU IKN, Pansus Akan Soroti soal Pemerintahan Baru hingga Nasib Jakarta

Nasional
KPK-Kejaksaan Tangkap Buron Deni Gumelar yang Rugikan Negara Rp 18,57 Miliar

KPK-Kejaksaan Tangkap Buron Deni Gumelar yang Rugikan Negara Rp 18,57 Miliar

Nasional
Tekankan Izin Investasi Bebas dari Korupsi, Jokowi: Jangan Sampai Investor Kapok

Tekankan Izin Investasi Bebas dari Korupsi, Jokowi: Jangan Sampai Investor Kapok

Nasional
Paspampres Kirim Bansos ke Korban Erupsi Semeru hingga Gelar Khitanan Massal

Paspampres Kirim Bansos ke Korban Erupsi Semeru hingga Gelar Khitanan Massal

Nasional
Mayjen Teguh Muji Angkasa Resmi Jadi Komandan Kopassus

Mayjen Teguh Muji Angkasa Resmi Jadi Komandan Kopassus

Nasional
Ketua Pansus Targetkan RUU IKN Disahkan pada Awal Tahun 2022

Ketua Pansus Targetkan RUU IKN Disahkan pada Awal Tahun 2022

Nasional
Tak Diundang Pelantikan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Pimpinan KPK: Mereka Orang Bebas..

Tak Diundang Pelantikan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Pimpinan KPK: Mereka Orang Bebas..

Nasional
Menlu: Setiap Negara Harus Memiliki Kesempatan yang Sama untuk Pulih dari Covid-19

Menlu: Setiap Negara Harus Memiliki Kesempatan yang Sama untuk Pulih dari Covid-19

Nasional
Bamsoet Targetkan Kajian Amendemen UUD 1945 Rampung April 2022

Bamsoet Targetkan Kajian Amendemen UUD 1945 Rampung April 2022

Nasional
Majelis Hakim Perintahkan Mark Sungkar Dipenjara

Majelis Hakim Perintahkan Mark Sungkar Dipenjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.