Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/10/2021, 16:01 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta aparat kepolisian tidak bertindak berlebihan dalam menanggapi celotehan masyarakat di ruang publik, termasuk di dunia maya.

Hal ini disampaikan Arsul merespons tindakan pengelola akun Instagram @humaspoldakalteng yang memanggil seorang warganet yang berkomentar di akun Instagram @infokalteng.

"Ya mesti bijaklah kita ini, apalagi warga masyarakat itu kan biasa juga mengomentari tanpa tahu duduk soalnya juga kan, yang penting komentar gitu kan, ya memang perlu edukasi," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/10/2021).

Arsul menuturkan, hal wajar apabila ada beragam pendapat yang muncul di ruang publik karena Indonesia adalah negara demokrasi.

Baca juga: Admin Instagramnya Panggil Warganet lewat DM, Polda Kalteng Minta Maaf

Politikus PPP itu berpendapat, akun humas kepolisian semestinya dapat memberi klarifikasi atas isu yang tengah beredar di masyarakat, bukan malah mengancam.

"Jadi hemat saya yang gitu-gitu, siapa pun lah, apalagi kalau dia Humas itu memang cukup dengan mengklarifikasi, menerangkan apa yang sebenernya terjadi. Enggak usah juga yang bersangkutan diserang," ujar Arsul.

Diberitakan, pemilik akun Twitter @salimvanjav mengunggah tangkapan layar pesan dari akun Instagram humaspoldakalteng yang memintanya datang ke Markas Polda Kalteng.

Dalam pesan itu, pengelola akun Instagram @humaspoldakalteng mengatakan ingin meminta penjelasan atas komentar warganet itu di akun Instagram @infokalteng.

Di tangkapan layar lain juga terlihat pengelola akun humaspoldakalteng sempat beradu argumen dan meminta pertanggungjawaban dari komentar tersebut.

Baca juga: Pengguna Instagram Bisa Batasi DM atau Komentar Orang Tak Dikenal

Pihak Polda Kalteng pun telah menyampaikan permohonan maaf atas sikap pengelola akun Instagram @humaspoldakalteng.

"Mohon maaf atas admin kami," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalteng Kombes Kismanto Eko Saputro kepada Kompas.com, Rabu (20/10/2021).

"Admin kami tegur dan kami arahkan," sambungnya.

Kismanto juga membantah adanya panggilan resmi untuk warganet yang dihubungi pengelola akun Instagram @humaspoldakalteng lewat direct message (DM).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com