Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Indonesian Insight Kompas
Kelindan arsip, data, analisis, dan peristiwa

Arsip Kompas berkelindan dengan olah data, analisis, dan atau peristiwa kenyataan hari ini membangun sebuah cerita. Masa lalu dan masa kini tak pernah benar-benar terputus. Ikhtiar Kompas.com menyongsong masa depan berbekal catatan hingga hari ini, termasuk dari kekayaan Arsip Kompas.

PPKM Jawa Bali: Tetap Waspada, PPKM Level 1 Meluas tetapi Separuh Kabupaten Kota Masih Kena PPKM Level 3

Kompas.com - 19/10/2021, 11:05 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PEMBATASAN aktivitas di Pulau Jawa dan Bali melonggar, sekalipun pemerintah pada Senin (18/10/2021) menyatakan masih memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Berlaku untuk periode 19 Oktober-1 November 2021, PPKM di Jawa Bali mulai kuat menguarkan kabar baik. Misal, sembilan kabupaten kota di Jawa Bali kini dikenai status PPKM Level 1.

Masih dalam frasa kabar baik, tiga provinsi di Jawa Bali juga sudah sepenuhnya naik level dari PPKM Level 3 ke PPKM Level 2, yaitu DKI Jakarta, Bali, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Separuh kabupaten kota masih PPKM Level 3

Meski kabar baik menguar, waspada tetap harus dijaga. Salah satu sebab, separuh dari total 128 kabupaten kota di Jawa dan Bali masih dalam status PPKM Level 3.

Selain DKI Jakarta, Bali, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, tiga provinsi di Jawa Bali mencatatkan kabupaten kota dengan status PPKM Level 1, Level 2, dan Level 3. Ketiga provinsi ini yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 

Pada periode sebelumnya, 5-18 Oktober 2021, hanya Jawa Timur menjadi satu-satunya provinsi yang mencatatkan satu kota berstatus PPKM Level 1, yaitu Kota Blitar.

Baca juga: Jangan Kendur, Baru 1 Kota Berstatus PPKM Level 1 di Jawa-Bali

Adapun Banten, untuk periode 19 Oktober-1 November 2021 belum mencatatkan kabupaten kota yang masuk kategori PPKM Level 1.

Meskipun, Banten telah pula "menggeser" dua kota ke posisi PPKM Level 2 pada periode 19 Oktober-1 November 2021 dari sebelumnya delapan kabupaten kota berstatus PPKM Level 3 selama kurun 5-18 Oktober 2021. 

Seorang warga yang tidak mengenakan masker melintas, di depan mural yang berisi pesan waspada penyebaran virus Corona di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (8/9/2020). ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT Seorang warga yang tidak mengenakan masker melintas, di depan mural yang berisi pesan waspada penyebaran virus Corona di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Proporsi, daftar, dan peta PPKM Jawa Bali

Secara proporsi, status PPKM per kabupaten kota di Pulau Jawa dan Bali dapat dilihat pada infografis berikut ini: 

 

Sebagaimana bisa ditelisik dari infografis di atas, sembilan kabupaten kota di Jawa dan Bali berstatus PPKM Level 1 untuk periode 19 Oktober-1 November 2021. Ini melonjak dari satu kota berstatus PPKM Level 1 pada kurun 5-18 Oktober 2021. 

Status PPKM Level 2 tercatat berlaku di 55 kabupaten kota di Jawa Bali untuk periode 19 Oktober-1 November 2021. Ini naik drastis juga dari 20 kabupaten kota pada kurun 5-18 Oktober 2021. 

Warga bersepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (26/9/2021), di tengah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA Warga bersepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (26/9/2021), di tengah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Adapun untuk PPKM Level 3, angka 64 kabupaten kota untuk kurun 19 Oktober - 1 November 2021 ini menyusut tajam dari 107 kabupaten kota pada kurun 5-18 Oktober 2021. 

Adapun daftar kabupaten kota di Jawa Bali dengan status PPKM-nya dapat dilihat secara detail di infografis berikut ini: 

 

Sebaran PPKM Level 1-3 dapat dicermati pula lewat peta interaktif di bawah ini: 

 

 

Merujuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021, sejumlah aturan pun melonggar seturut periodisasi PPKM untuk kurun 19 Oktober-1 November 2021. 

 

Naskah dan infografis: KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com