Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Azyumardi Azra: Seharusnya Ketua-Anggota Dewan Pengarah BRIN adalah Ilmuwan Berkaliber Internasional

Kompas.com - 13/10/2021, 15:06 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, angkat bicara soal pelantikan Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Azyumardi berpendapat, jika BRIN ingin melakukan riset dan inovasi yang ungul, seharusnya Jokowi melantik ilmuwan atau peneliti berstandar internasional sebagai Ketua Dewan Pengarah.

“Seharusnya Ketua dan Anggota Dewan Pengarah BRIN adalah ilmuwan atau peneliti terkemuka berkaliber internasional,” kata Azyumardi, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/10/2021).

Baca juga: Jokowi Resmi Lantik Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN

Selain itu, Azyumardi berpandangan, pelantikan Ketua Umum PDI Perjuangan sebagai Pimpinan Dewan Pengarah BRIN akan memberikan kesan politis.

Ia menegaskan, posisi Ketua Dewan Pengarah BRIN tidak sepatutnya diisi oleh Ketum partai politik yang tidak punya kepakaran soal riset dan inovasi.

“Boleh jadi BRIN menjadi alat politik,” imbuh Azyumardi.

Azyumardi menambahkan, Presiden Jokowi seharusnya belajar dari kasus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang memiliki Ketua Dewan Pengarah dari partai politik.

Adapun, Ketua Dewan Pengarah BPIP saat ini masih dijabat oleh Megawati.

“Akibatnya BPIP menjadi partisan dan kehilangan trust (kepercayaan) publik. BRIN juga bakal bernasib sama seperti BPIP,” kata dia.

Baca juga: 10 Anggota Dewan Pengarah BRIN Resmi Dilantik, Ini Susunannya

Selain itu, Azyumardi juga menilai BRIN akan sulit bersaing di masa depan dalam rangka menciptakan teknologi kekinian.

Apalagi, lembaga pemerintah non-kementerian seperti LIPI, BPPT, LAPAN, BATAN juga sudah dilebur dan dipimpin oleh pelaksana tugas.

Menurut dia, sisa masa jabatan Jokowi di periode ini tidak akan cukup untuk membuat BRIN menjadi legacy.

“Tidak cukup waktu sekitar 2 tahunan bagi Presiden Jokowi mengonsolidasi BRIN menjadi legacy-nya yang baik, tidak berantakan seperti sekarang,” ungkap dia.

Baca juga: Dilantik Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Punya Kekayaaan Rp 214 Miliar

Diketahui, Presiden Jokowi resmi melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Dewan Pengarah BRIN, pada Rabu (13/10/2021), di Istana Negara.

Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dilantik menjadi Wakil Ketua Dewan Pengarah.

Sekretaris Dewan Pengarah dijabat oleh Sudhamek Agung Waspodo Soenjoto. Selanjutnya, enam orang ditetapkan sebagai anggota, yakni Emil Salim, I Gede Wenten, Bambang Kesowo, Adi Utarini, Marsudi Wahyu Kisworo, dan Tri Mumpuni.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com