Bung Karno, Jokowi, dan Ibu Kota Negara Masa Depan

Selebihnya sebanyak 52 persen didapatkan dari skema investasi melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan 28 persen investasi swasta murni.

Alokasi APBN 20 persen menopang kebutuhan pembangunan infrastruktur utama, seperti istana negara, kantor kementerian/lembaga, serta sarana dan prasarana pendukungnya.

Mengingat kompleksitas pembangunan IKN maka pemerintah memedomani beberapa hal penting;

1. Arsitektur dan penataan bangunan lebih compact, namun inklusif dalam menopang beragam penduduk yang lintas budaya, termasuk dengan penduduk lokal.

2. Ditopang oleh sumber energi bersih (clean energy) sebagai cerminan ibu kota masa depan yang hijau lestari ramah lingkungan karena minim emisi carbon.

3. Sistem hunian, perkantoran, kawasan bisnis, dan transportasi yang terintegrasi, dengan dukungan digital smart system.

4. Menopang pola produksi dan konsumsi sebagai satu kawasan yang rendah pembuangan sampah.

5. Ramah terhadap kebutuhan perempuan dan difabel.

6. Meletakkan aspek pertahanan yang memadai dalam mengantisipasi ancaman pada masa depan.

7. Antisipatif terhadap potensi bencana alam, sehingga aspek disaster reduction risk menjadi pertimbangan penting.

8. IKN di Kaltim mampu menjadi salah satu kekuatan strategis dari kawasan keuangan dunia.

Karenanya, untuk bisa menjelma menjadi kawasan strategis keuangan dunia maka IKN harus ditopang infrastruktur super modern.

Selain itu, dukungan investasi berbagai perusahaan raksasa dunia layaknya kota kota bisnis dunia seperti Dubai, Singapura, dan Shanghai juga sangat diperlukan.

Memang, untuk mewujudkan hal ini tidaklah mudah. Untuk itu, Indonesia harus mampu menunjukkan diri sebagai negara ramah investasi, ada kepastian usaha, dan situasi keamanan sosial dan politik terus kondusif.