Said Abdullah
Ketua Badan Anggaran DPR-RI

Ketua Badan Anggaran DPR-RI. Politisi Partai Demoraksi Indonesia Perjuangan.

Bung Karno, Jokowi, dan Ibu Kota Negara Masa Depan

Kompas.com - 11/10/2021, 11:36 WIB
Foto tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden: konsep desain ibu kota baru Nagara Rimba Nusa, pemenang sayembara Kementerian PUPR. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaFoto tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden: konsep desain ibu kota baru Nagara Rimba Nusa, pemenang sayembara Kementerian PUPR.

Pemindahan IKN akan memecah konsentrasi demografi dari Jawa ke Kalimantan.

Kedua, Pulau Jawa berkontribusi sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 58 persen, sementara Kalimantan hanya 8 persen, Sulawesi 6 persen.

Pemindahan ini akan memecah konsentrasi kekuatan ekonomi nasional tidak hanya ditopang dari Pulau Jawa.

Ketiga, Jakarta sebagai salah satu wilayah dengan krisis air bersih pada jangka panjang karena penyedotan air tanah yang massif dan berlangsung lama.

Keempat, Pulau Jawa salah satu kawasan dengan alih lahan (konversi) tertinggi secara nasional.

Proporsi konsumsi lahan terbangun pada 2030 diproyeksikan mencapai 42,79 persen. Sehingga ketersediaan lahan makin lama makin sedikit.

Kelima, kota-kota besar di Jawa, khususnya Jabodetabek sebagai tujuan urbanisasi. Keadaan ini terus mengurangi kemampuan daya tampung secara sehat dan memadai pada masa depan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Keenam, akibat daya tampung yang melebihi kapasitasnya, Jakarta menjadi kawasan penuh risiko bencana lingkungan: banjir, tanah turun, air laut naik, polusi udara akibat kemacetan hingga kerugian ekonomi yan mencapai Rp 56 triliun per tahun.

Langkah prioritas

Pada  2019 pemerintah telah menyampaikan hasil kajian pertama terhadap rencana pemindahan IKN ke DPR.

Bahkan, DPR periode 2014-2019 telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan IKN.
Sayangnya belum ada langkah maju lagi dari pemerintah untuk menyerahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Ibu Kota Negara.

Oleh karena itu, pembahasan RUU IKN ini harus dikebut mengingat posisinya sangat prioritas.
Sebab RUU IKN ini akan menjadi payung hukum berbagai kegiatan untuk menjalankan pemindahan IKN.

Pemindahan IKN pasti membutuhkan waktu yang tidak pendek dan kebutuhan anggaran yang sangat besar.

Dari sisi waktu, pemindahan IKN bisa paripurna maksimal 15 tahun, terhitung sejak diumumkan Presiden Jokowi pada tahun 2019 lalu. Mempertimbangkan hal ini, baiknya pemerintah membuat perencanaan yang akurat.

Tentu, kita tidak menginginkan kasus proyek kereta cepat yang membengkak anggarannya dari perencanaan terjadi di proyek pemindahan IKN. Pemerintah juga harus presisi dalam merencanakan komposisi berbagai pihak yang ikut investasi pemindahan IKN.

Sebab, tidak mungkin pemindahan IKN dibiayai sepenuhnya oleh APBN, meskipun multiyears.
Jika memperhitungkan komposisi pembiayaan pemindahan IKN oleh Bappenas pada 2019 lalu, peran APBN hanya 20 persen dari kebutuhan total anggaran pemindahan IKN.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tempat Wisata Buka Saat Libur Nataru, Satgas Covid-19 Tekankan Pentingnya CHSE

Tempat Wisata Buka Saat Libur Nataru, Satgas Covid-19 Tekankan Pentingnya CHSE

Nasional
Jaksa Agung Serahkan Bantuan Senilai Rp 200 Juta untuk Korban Erupsi Semeru

Jaksa Agung Serahkan Bantuan Senilai Rp 200 Juta untuk Korban Erupsi Semeru

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Firli Akui soal Keterbatasan Jumlah Pegawai KPK

Di Hadapan Jokowi, Firli Akui soal Keterbatasan Jumlah Pegawai KPK

Nasional
Satgas Pastikan Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia

Satgas Pastikan Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia

Nasional
Menaker Imbau Pekerja Tunda Cuti Saat Natal dan Tahun Baru

Menaker Imbau Pekerja Tunda Cuti Saat Natal dan Tahun Baru

Nasional
Indonesia Kedatangan Covovax dan Pfizer, Berapa Total Vaksin Nasional Saat Ini?

Indonesia Kedatangan Covovax dan Pfizer, Berapa Total Vaksin Nasional Saat Ini?

Nasional
AMAN Minta Pembangunan Ibu Kota Baru Hormati Hak Masyarakat Adat

AMAN Minta Pembangunan Ibu Kota Baru Hormati Hak Masyarakat Adat

Nasional
Kemenkes: Pemerataan Vaksinasi Penting agar Indonesia Terlindung dari Covid-19

Kemenkes: Pemerataan Vaksinasi Penting agar Indonesia Terlindung dari Covid-19

Nasional
Menlu Minta Semua Pihak Dukung Distribusi Vaksin ke Seluruh Negara

Menlu Minta Semua Pihak Dukung Distribusi Vaksin ke Seluruh Negara

Nasional
Angka Keterisian RS Covid-19 Naik di Sejumlah Provinsi, dari Jateng-Papua

Angka Keterisian RS Covid-19 Naik di Sejumlah Provinsi, dari Jateng-Papua

Nasional
Kemenhub: Ada Pembatasan Mobilitas pada Tiap Moda Transportasi Saat Natal-Tahun Baru

Kemenhub: Ada Pembatasan Mobilitas pada Tiap Moda Transportasi Saat Natal-Tahun Baru

Nasional
UPDATE 9 Desember: Ada 5.278 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 9 Desember: Ada 5.278 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Dilantik Jadi ASN Polri, Novel Baswedan dkk Jalani Pendidikan Selama 2 Pekan

Dilantik Jadi ASN Polri, Novel Baswedan dkk Jalani Pendidikan Selama 2 Pekan

Nasional
Enam Provinsi Catatkan Kenaikan Kasus Covid-19 Signifikan

Enam Provinsi Catatkan Kenaikan Kasus Covid-19 Signifikan

Nasional
UPDATE 9 Desember: ada 5.203 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 9 Desember: ada 5.203 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.