Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tekan Penyebaran Covid-19, Epidemiolog Sarankan Peserta PON XX Dikarantina Saat Tiba di Daerah Masing-masing

Kompas.com - 08/10/2021, 19:50 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi Indonesia di Griffith University Dicky Budiman menyarankan agar para peserta Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua diskrining sebelum kembali ke daerah masing-masing.

Dicky mengatakan, jika hasil tes Covid-19 peserta tersebut dinyatakan negatif, maka diperbolehkan pulang dengan catatan melakukan karantina saat tiba di daerahnya.

"Sebelum pulang semua (peserta PON Papua) di-tes, jadi sama, di tes rapid antigen cukup kalau dia negatif dia bisa pulang tapi begitu sampai di lokasi dia harus karantina minimal 7 hari," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/10/2021).

Dicky juga mengatakan, jika hasil tes menunjukkan positif Covid-19, peserta PON tersebut belum diperbolehkan pulang dan harus menjalani karantina selama 14 hari.

"Kalau negatif dia bisa pulang tapi di tempat tujuan harus karantina 7 hari," ujarnya.

Di sisi lain, terkait puluhan kasus Covid-19 di PON XX Papua, Dicky menyarankan agar penyelenggaraan pesta olahraga tingkat nasional empat tahun sekali itu tidak dihadiri penonton.

Baca juga: Kasus Covid-19 di PON Terus Bertambah, Pertandingan Disarankan Tanpa Penonton

"Seharusnya protapnya kalau sudah ditemukan seperti itu di lokasi, di bubble itu, di lokasi penyelenggaraan, jangan ada penonton dulu. Jangan ada interaksi dulu dengan dunia luar sembari dituntaskan tracing-testing," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, selama penyelenggaraan PON Papua, mestinya atlet dan ofisial tidak melakukan interaksi dengan penonton.

Selain itu, jika terdapat kasus Covid-19 dalam arena pertandingan PON, mestinya seluruh orang yang terlibat dalam pertandingan tersebut melakukan karantina.

"Semua yang terlibat tidak hanya atlet, tapi ada ofisial itu harus betul-betul dikarantina kalau masuk kontak, kalau luput kita bobol dibawa ke masing-masing daerah," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com