Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Masih Perlu Kerja Keras untuk Capai Herd Immunity 70 Persen Populasi

Kompas.com - 06/10/2021, 10:02 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, upaya kerja keras diperlukan oleh semua pihak agar bisa mencapai target kekebalan kelompok (herd immunity) sebanyak 70 persen dari total populasi.

Pasalnya, pemerintah telah menargetkan bahwa cakupan vaksinasi untuk mencapai herd immunity adalah 208,5 juta jiwa dalam satu tahun.

Sementara, data pemerintah per 3 Oktober 2021 menunjukkan, secara nasional vaksinasi Covid-19 dosis pertama mencapai 45,03 persen dan dosis kedua 25,29 persen.

"Artinya masih diperlukan kerja keras untuk mencapai herd immunity 70 persen cakupan vaksinasi pertama dan kedua," kata Ma'ruf di acara Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-30 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-61 Tahun Ajaran 2021, Rabu (6/10/2021).

Baca juga: Wapres: HUT Ke-76 TNI Momentum Menang Lawan Pandemi Covid-19

Menurut Ma'ruf, diperlukan pula upaya luar biasa dan masif untuk merealisasikan pencapaian target vaksinasi selama satu tahun itu.

Oleh karena, itu dibutuhkan percepatan untuk melakukan vaksinasi agar target herd immunity bisa segera tercapai.

"Dalam rangka upaya itulah maka Bapak Presiden menginstruksikan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk memobilisasikan kekuatan, bersama-sama jajaran Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah untuk melaksanakan percepatan vaksinasi nasional," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, rata-rata vaksinasi harian per minggu telah mencapai 1,4 juta dosis per hari.

Baca juga: Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Sempat Tembus 2 Juta Suntikan Sehari

Dengan kecepatan vaksinasi tersebut, diperkirakan masih dibutuhkan tujuh bulan lagi atau hingga pertengahan 2022 untuk mencapai cakupan 70 persen.

"Bila kita menginginkan proses vaksinasi selesai pada akhir tahun 2021 ini juga, maka kecepatan vaksinasi perlu ditingkatkan menjadi 2,5 juta vaksinasi per hari," kata dia.

Oleh karena itu, pemerintah pun mengharapkan TNI dan Polri terus membantu peningkatan percepatan vaksinasi di daerah yang masih rendah capaian vaksinasinya termasuk di daerah aglomerasi.

Baca juga: Wapres: Perbaikan Kondisi Covid-19 Perlu Ditindaklanjuti

Sebab, ujar Ma'ruf, tercatat masih banyak daerah yang tertinggal dalam capaian vaksinasi.

"Saya juga meminta agar TNI dan Polri memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan kecepatan vaksinasi," kata dia.

Langkah tersebut pun, ujar Ma'ruf, akan disertai insentif berupa penurunan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah yang dapat memenuhi target vaksinasi yang telah ditetapkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com