Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPKM Luar Jawa-Bali, Ini Daftar Daerah Level 1 hingga 18 Oktober

Kompas.com - 05/10/2021, 10:01 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah kembali memperbarui penetapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1-4 di luar daerah Jawa dan Bali hingga 18 Oktober 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Koordinator PPKM luar Jawa-Bali, Airlangga Hartarto mengatakan, ada sejumlah kabupaten/kota masuk kategori PPKM Level 1.

"Kemudian untuk PPKM level 1 ada di 44 kabupaten/kota," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Senin (4/10/2021).

Baca juga: PPKM 5-18 Oktober, Ini Aturan Bepergian Naik Pesawat dan Kereta

Airlangga menambahkan, PPKM Level 2 dilakukan di 292 kabupaten/kota. Kemudian, PPKM Level 3 diterapkan di 44 kabupaten/kota.

Sementara itu, masih ada 6 kabupaten/kota yang harus menerapkan PPKM Level 4 di luar Jawa dan Bali.

Pengaturan terkait PPKM di luar Jawa dan Bali termuat di Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 48 Tahun 2021 yang diteken Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (4/10/2021).

Pelaksanaan PPKM disesuaikan dengan kriteria level situasi pandemi yang berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Baca juga: Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa-Bali hingga 18 Oktober 2021

Ini daftar daerah PPKM Level 1 hingga 18 Oktober 2021:

1. Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh
2. Kabupaten Aceh Utara, Aceh
3. Kota Subulussalam, Aceh
4. Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
5. Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara

6. Kota Sibolga, Sumatera Utara
7. Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara
8. Kabupaten Merangin, Jambi
9. Kota Sungai Penuh, Jambi
10. Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

11. Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan
12. Kabupaten Kaur, Bengkulu
13. Kabupaten Lebong, Bengkulu
14. Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
15. Kabupaten Lombok Barat, NTB

16. Kabupaten Sumbawa Barat, NTB
17. Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat
18. Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan
19. Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesei Utara
20. Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara

21. Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara
22. Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara
23. Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara
24. Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara
25. Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara

26. Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara
27. Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku
28. Kabupaten Buru, Maluku
29. Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku
30. Kabupaten Buru Selatan, Maluku

31. Kota Tual, Maluku
32. Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara
33. Kabupaten Sarmi, Papua
34. Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua
35. Kabupaten Waropen, Papua

36. Kabupaten Asmat, Papua
37. Kabupaten Supiori, Papua
38. Kabupaten Mamberamo Raya, Papua
39. Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua
40. Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat

41. Kabupaten Kaimana, Papua Barat
42. Kabupaten Tambrauw, Papua Barat
43. Kabupaten Maybrat, Papua Barat
44. Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com