Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Abraham Samad: Negara Rugi Tak Selamatkan 57 Pegawai KPK yang Dipecat

Kompas.com - 30/09/2021, 17:20 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menilai, diberhentikannya 57 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) merupakan kerugian besar negara.

Ia mengaku memahami betul kinerja dan integritas 57 pegawai tersebut dalam pemberantasan korupsi.

“Mereka ini yang menjaga budaya organisasi di KPK yang kuat yaitu integritas. Jadi negara sangat rugi kalau tidak menyelamatkan mereka,” kata Samad pada Kompas.com, Kamis (30/9/2021).

“Membiarkan mereka berhenti (bekerja) di KPK itu sama saja tidak menyelamatkan pemberantasan korupsi,” ucap dia.

Baca juga: Pegawai KPK yang Dipecat Deklarasikan Indonesia Memanggil 57 Institute

Abraham Samad menjabat sebagai Ketua KPK periode 2011-2015.

Kala itu, Samad ditemani oleh empat orang Komisioner yaitu Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, Adnan Pandupraja, dan Zulkarnain.

Samad masih berharap Presiden Joko Widodo akan mengambil sikap terkait pemberhentian 57 pegawai ini.

“Kita masih tetap berharap ada putusan tetap dari Presiden untuk menyelamatkan para pegawai ini,” kata dia. 

Ia menegaskan, persoalan para pegawai yang dianggap tak lolos TWK bukan sekedar tentang tempat pekerjaan.

Namun, yang menjadi persoalan adalah alasan pemberhentian pegawai tersebut melalui mekanisme TWK yang dinilai problematik.

“Karena yang menjadi masalah adalah proses pemberhentiannya itu. Maka harus dikembalikan harkat dan martabatnya (57 pegawai) sebagai pegawai KPK,” imbuh dia.

Baca juga: Pegawai KPK yang Dipecat Deklarasikan Indonesia Memanggil 57 Institute

Sebanyak 57 pegawai KPK yang tak lolos TWK gagal menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Berdasarkan revisi Undang-undang KPK yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019 pegawai KPK harus beralih status menjadi ASN.

Pimpinan KPK kemudian membuat Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 yang mensyaratkan bahwa alih status pegawai mesti melewati mekanisme TWK.

Para pegawai merasa bahwa TWK itu penuh kejanggalan, mulai dari pertanyaannya yang dinilai mengandung unsur SARA, disriminatif dan melanggar HAM.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menyoal Tuntutan MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Menyoal Tuntutan MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Hasto: Terkait Jokowi Ingin Bertemu Megawati, Anak Ranting Katakan Biar Ketemu Mereka Dulu

Hasto: Terkait Jokowi Ingin Bertemu Megawati, Anak Ranting Katakan Biar Ketemu Mereka Dulu

Nasional
Tanggal 15 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Dukungan PDI-P di Pilkada Sumut, Hasto: Semua Boleh Mendaftar, kecuali Bobby Nasution

Soal Dukungan PDI-P di Pilkada Sumut, Hasto: Semua Boleh Mendaftar, kecuali Bobby Nasution

Nasional
Update Arus Balik: Polri Segera Berlakukan 'Contraflow' di Km 70 hingga 47 Tol Japek

Update Arus Balik: Polri Segera Berlakukan "Contraflow" di Km 70 hingga 47 Tol Japek

Nasional
Ganjar-Mahfud Bakal Temui Megawati untuk Silaturahim Lebaran Pekan Depan

Ganjar-Mahfud Bakal Temui Megawati untuk Silaturahim Lebaran Pekan Depan

Nasional
Setelah Temui SBY di Cikeas, Prabowo: Lebaran, Kita Datang ke Senior

Setelah Temui SBY di Cikeas, Prabowo: Lebaran, Kita Datang ke Senior

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Jadi Penghambat Pertemuan Prabowo dan Megawati

Jokowi Dinilai Tak Jadi Penghambat Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Idrus Marham Ungkap Rosan dan Arsjad Sudah Bertemu, Suasananya Cair

Idrus Marham Ungkap Rosan dan Arsjad Sudah Bertemu, Suasananya Cair

Nasional
Pakar Nilai 'Amicus Curiae' Megawati Belum Tentu Berdampak pada Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Pakar Nilai "Amicus Curiae" Megawati Belum Tentu Berdampak pada Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Usut Pengendara Mengaku Adik Jenderal Cekcok dengan Warga, TNI: Mobilnya Milik Purnawirawan

Usut Pengendara Mengaku Adik Jenderal Cekcok dengan Warga, TNI: Mobilnya Milik Purnawirawan

Nasional
Kakorlantas Minta PO Bus Sediakan Sopir Cadangan, Jam Kerja Tak Lebih dari 8 Jam

Kakorlantas Minta PO Bus Sediakan Sopir Cadangan, Jam Kerja Tak Lebih dari 8 Jam

Nasional
Korlantas: Sepeda Motor Paling Banyak Terlibat Kecelakaan Saat Arus Mudik Lebaran 2024

Korlantas: Sepeda Motor Paling Banyak Terlibat Kecelakaan Saat Arus Mudik Lebaran 2024

Nasional
TNI Ungkap Jenazah Danramil Aradide Dibawa ke Rumah Duka di Nabire

TNI Ungkap Jenazah Danramil Aradide Dibawa ke Rumah Duka di Nabire

Nasional
Prabowo Disebut Bakal Temui SBY di Cikeas Sore Ini

Prabowo Disebut Bakal Temui SBY di Cikeas Sore Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com