Dikabarkan Jadi Pengganti Azis, Lodewijk Paulus Dinilai Tak Bermasalah Etik oleh MKD

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Habiburokhman mengaku, telah mendengar kabar bahwa Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus akan menggantikan Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR.

Menurut dia, sejauh ini anggota Komisi I DPR itu dinilai tak bermasalah secara etik.

"MKD hanya tinggal meng-approve-kan saja karena enggak ada masalah lagi secara etik dan kehormatan," kata Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/9/2021).

Dari sisi mekanisme, ia menambahkan, saat ini DPR tinggal menunggu Fraksi Golkar menyampaikan nama baru pengganti Azis.

Nantinya, nama itu akan diserahkan kepada Badan Musyawarah sebelum disetujui dalam pengambilan keputusan di Rapat Paripurna.

"Dari Bamus nanti ditetapkan di Paripurna," ucapnya.

Baca juga: Sekjen Lodewijk F Paulus Dipertimbangkan Golkar Gantikan Azis Syamsuddin

Dia menambahkan, terkait jabatan Azis, saat ini memang secara prinsip bukan lagi sebagai Wakil Ketua DPR. Hal ini karena politisi Golkar itu sudah mengirim surat ke partainya untuk berhenti dari Wakil Ketua DPR.

Oleh karenanya, DPR tinggal menunggu Golkar untuk memutuskan siapa pengganti Azis nantinya.

"Saya pikir ini tinggal administrasi. Tapi secara prinsip sudah bisa diyakini bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua DPR," jelas dia.

"Nanti mekanismenya, tentu kalau tadinya tidak mengundurkan diri kan ketika masuk ke persidangan, jadi terdakwa, otomatis nonaktif. Tetapi karena sudah mengundurkan diri duluan maka kita nunggu saja proses di partai Golkar," lanjut Habiburokhman.

Diberitakan sebelumnya, ramai dikabarkan bahwa Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk F Paulus ditunjuk Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai Wakil Ketua DPR menggantikan Azis Syamsuddin yang mengundurkan diri.

Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golkar Supriansa mengatakan, Lodewijk merupakan salah satu nama yang dipertimbangkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.