4,2 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia dan Antisipasi Lonjakan Kasus di PON Papua

Kompas.com - 26/09/2021, 08:35 WIB
Stadion Mandala Jayapura menjadi salah satu venue PON XX Papua 2021. KOMPAS.com/SUCI RAHAYUStadion Mandala Jayapura menjadi salah satu venue PON XX Papua 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penambahan kasus harian Covid-19 di Indonesia secara nasional relatif menurun. Pada Sabtu (25/9/2021), kasus positif Covid-19 bertambah 2.137, sehingga secara kumulatif totalnya menjadi 4.206.253 kasus.

Kemudian, kasus sembuh Covid-19 bertambah 3.746, sehingga jumlahnya menjadi 4.020.801.

Sementara itu, kasus kematian akibat Covid-19 bertambah 123. Maka, total kasus kematian yaitu 141.381 jiwa. Jumlah kasus aktif tercatat turun 1.732, sehingga total menjadi 44.071

Selain itu, hingga Sabtu pukul 18.00 WIB, dari target 208.265.720 orang yang jadi sasaran vaksinasi, baru 48.262.870 orang atau 23,17 persen yang mendapatkan vaksin Covid-19 dua dosis.

Baca juga: Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Sementara itu, yang mendapatkan suntikan vaksis dosis pertama sebanyak 85.944.438 orang atau 41,27 persen.

Sasaran vaksinasi itu terdiri atas tenaga kesehatan, lanjut usia petugas publik, masyarakat rentan, dan masyarakat umum termasuk anak-anak usia 12-17 tahun. Target ini ditetapkan untuk mencapai kekebalan komunal (herd immunity) dari virus SARS-CoV-2.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sanksi tegas untuk pelanggar prokes di PON Papua

Di tengah situasi pandemi saat ini, Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua bakal dimulai pada 2-15 Oktober 2021. Dikutip dari Kompas.id, sejumlah epidemiolog mencemaskan kesiapan Papua menggelar PON 2021 di tengah pandemi Covid-19.

Ajang besar olahraga itu bisa menjadi pemicu baru lonjakan kasus Covid-19 di Tanah Air jika tidak diantisipasi dengan serius.

Baca juga: Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Karena itu, pemerintah dan panitia pelaksana PON perlu menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan menjatuhkan sanksi tegas terhadap pelanggar aturan.

"Protokol kesehatan jangan hanya bagus di atas kertas, melainkan juga perlu diterapkan efektif, efisien, dan konsisten. Jangan ragu memberikan sanksi tegas. Berkaca dari Olimpiade Tokyo 2020, tuan rumah sudah melakukan persiapan luar biasa dan menerapkan aturan ketat. Namun, penularan Covid-19 masih terjadi dan kebanyakan di luar laga,” ujar Iqbal Elyazar, epidemiolog kolaborator LaporCovid-19, dalam diskusi daring tentang PON, Jumat (24/9/2021).

Dalam PON yang akan dibuka resmi pada Sabtu (2/10) pekan depan itu, penonton diperbolehkan hadir dengan kuota maksimal 25 persen dari kapasitas bangku terpasang.

Dengan demikian, PON Papua berpotensi menimbulkan kerumunan, apalagi ajang itu bakal diikuti sekitar 6.300 atlet, 3.000 ofisial tim, dan 9.000 orang pendukung acara, dari berbagai provinsi di Tanah Air. Padahal, di lain pihak, cakupan vaksinasi Covid-19 di Papua masih sangat rendah.

Baca juga: Jelang PON XX Papua, Kodam Cenderawasih Gencar Jemput Bola Vaksinasi Warga

"Baru 14 persen masyarakat di Papua yang telah menerima vaksin dosis kedua,” tambah Iqbal.

Hasmi, Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Papua, menyatakan, empat kluster (daerah penyelenggara) PON 2021 masuk kategori zona merah dengan cakupan vaksin yang rendah.

Namun, anehnya, positivity rate di empat daerah itu per pekan ini tiba-tiba menurun, yaitu jadi 1,42 persen.

Padahal, sebelumnya selalu di atas 15 persen. Keempat daerah itu adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, dan Merauke.

"Sementara itu, rasio lacak hanya 1:2,47. Padahal, menurut WHO, per 1 kasus perlu dicari 30 kontak erat. Jadi, masih sangat jauh,” kata Hasmi.

Dari 24 kabupaten di Papua yang memiliki kasus Covid-19, hanya 25 persen yang punya alat PCR. Sebagian besar ada di Kota Jayapura.

"Ada juga tantangan lain, yaitu seringkali alat PCR rusak,” ujar Hasmi.

Baca juga: Satgas Siapkan 123 Relawan Prokes untuk Dukung Pelaksanaan PON XX di Jayapura

Upaya meningkatkan pelacakan, tes, maupun vaksinasi, itu terkendala sejumlah tantangan. Hal itu mulai dari aspek gangguan keamanan yang dipicu kelompok kriminal bersenjata hingga faktor budaya masyarakat yang belum mempercayai keberadaan Covid-19 maupun manfaat vaksinasi.

Dalam kondisi tidak ideal itu, disiplin prokes tetap menjadi kunci seraya diiringi upaya peningkatan 3T (tes, lacak, dan perawatan).

Sebagai perbandingan, di Olimpiade Tokyo 2020, panitia menerapkan sanksi tegas, yaitu memulangkan para peserta jika melanggar prokes. Hal itu dialami dua atlet judo asal Georgia setelah meninggalkan gelembung untuk berjalan-jalan sejenak.

Para tenaga kesehatan di Papua pun juga berharap panitia, peserta, maupun tamu PON berkomitmen menjalankan prokes. Jika tidak, lonjakan kasus di Papua akan membuat mereka kewalahan mengingat terbatasnya fasilitas kesehatan di sana.

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali berkata, pemerintah dan panitia sangat memerhatikan prokes di PON Papua. Selain tes PCR berkala, bakal diterapkan pula pola gelembung seperti di Tokyo.

"Agar berjalan sesuai rencana, saya dan jajaran Kemenpora akan giliran berkantor di Papua selama PON,” ujar Amali.

Adapun Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19, Reisa Broto Asmoro, berkata, aplikasi Peduli Lindungi wajib dipakai seluruh pihak yang terlibat dalam PON. Hal itu menjadi rekomendasi pencegahan Covid-19 untuk PON Papua.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Yusril: Revisi UU PPP Tak Bisa Berlaku Surut ke Belakang, Seolah Ada Sebelum UU Cipta Kerja

Nasional
Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Menag Sebut Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna Akan Terintegrasi dalam Waktu Dekat

Nasional
Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

Nasional
Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

Nasional
Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

Nasional
KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

Nasional
Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

Nasional
Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

Nasional
Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

Nasional
'Suspend' Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

"Suspend" Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

Nasional
Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Nasional
Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

Nasional
Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

Nasional
Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.