Hasto Sebut Megawati Akan Berkontemplasi untuk Tentukan Calon Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh partainya pada Pemilihan Umum 2024 merupakan hak prerogatif Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

Hasto menuturkan, hasil survei mengenai elektabilitas seseorang tidak akan dijadikan alat ukur bagi PDI-P dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung.

"Untuk menjadi presiden, banyak faktornya. Bagi Bu Mega hal tersebut juga dilakukan dengan kontemplasi, memohon petunjuk Tuhan Yang Mahakuasa, Allah SWT. Karena itulah tradisi yang dijalani Bu Mega," kata Hasto, melalui siaran pers, Sabtu (18/9/2021).

"Dalam kongres juga disebutkan itu hak prerogatif Bu Mega sehingga pada waktunya pasti diumumkan calonnya," ujar dia.

Baca juga: PDI-P Tidak Ingin Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Hasto mengatakan, PDI-P mengesampingkan adanya pembahasan calon presiden di internal partai demi berkontribusi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo di masa pandemi. Ia menuturkan, PDI-P saat ini tengah fokus pada kaderisasi serta bekerja untuk rakyat.

Menurut Hasto, seluruh kader meyakini Megawati akan memilih pemimin nasional melalui kontemplasi, mendengarkan suara rakyat, dan mempertimbangkan banyak aspek strategis.

"Untuk menjadi presiden, wakil presiden, atau menteri sekalipun, keyakinan spritual PDI Perjuangan selalu ada campur tangan Yang Di Atas. Selalu ada suara arus bawah, suara rakyat yang kemudian terakumulasi membentuk keyakinan," ujar Hasto.

Selain itu, Hasto menambahkan, partainya tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Ia mengatakan, PDI-P sejak awal taat pada konstitusi.

Baca juga: Kronologi Hoaks Megawati Sakit, Beredar di Medsos hingga Hadir di Acara PDI-P

Ia menyebutkan, Presiden Joko Widodo juga telah menegaskan berulang kali soal penolakan wacana masa jabatan presiden tiga periode.

"Ketika Bapak Jokowi dilantik sebagai presiden, salah satu sumpahnya itu menegaskan untuk taat kepada perintah konstitusi dan menjalankan undang-undang dengan selurus-lurusnya," kata Hasto.

"Sehingga tidak ada gagasan dari PDI Perjuangan tentang jabatan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan," tutur dia.