Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menyayangkan rencana pemerintah Australia, Inggris, dan Amerika Serikat membangun kapal selam nuklir di Australia.

Menurut dia, keberadaan kapal selam bertenaga nuklir akan meningkatkan ketegangan keamanan di kawasan.

"Komisi I meminta Australia untuk mempertimbangkan ulang rencana pembangunan kapal selam nuklir," kata Meutya, melalui keterangan pers, Jumat (17/9/2021).

Baca juga: Australia Akan Bangun 8 Kapal Selam Nuklir, Ini Sikap Pemerintah Indonesia

Sebagai negara tetangga, menurut Meutya, Australia sebaiknya juga mendukung program regional ASEAN untuk menjaga keamanan dengan tetap memprioritaskan pendekatan non-kekerasan.

Selain itu, Australia juga harus menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982 dan perjanjian non-proliferasi.

"Kami khawatir, keberadaan kapal selam ini meningkatkan perlombaan senjata dan proyeksi ancaman kekuatan militer di kawasan," kata dia.

Menurut Meutya, ancaman itu beberapa kali terjadi di Indonesia, ketika penemuan Unmanned Under Water Vehicle (UUV) atau drone laut, awal tahun ini di Pulau Tenggol, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dan pada 2019 di Kepulauan Riau.

Meutya menilai, kekhawatiran Indonesia cukup beralasan karena sejumlah negara juga mengutarakan penolakannya, seperti Selandia Baru, China dan Perancis.

Ia pun menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan penolakan kapal selam nuklir Australia melintas di perairan Indonesia.

Baca juga: Kapal Selam Bertenaga Nuklir Jadi Prioritas Tangkal China di Indo-Pasifik

Sebelumnya diberitakan, Australia akan membangun delapan kapal selam bertenaga nuklir. Pembangunan kapal selam bertenaga nuklir itu berada di bawah kemitraan keamanan Indo-Pasifik dengan Amerika Serikat dan Inggris.

Rencana tersebut dinilai para analis dan akan membuat China gusar. Pasalnya, negeri tirai bambu itu tidak menyambut baik pembentukan blok-blok yang dapat merugikan pihak lain.

Sementara, pemerintah Indonesia mendorong Australia tetap memenuhi kewajiban untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan.

Hal tersebut disampaikan dalam pernyataan resmi Indonesia menyusul rencana Australia yang akan membangun delapan kapal selam bertenaga nuklir.

"Indonesia mendorong Australia untuk terus memenuhi kewajibannya untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di Kawasan sesuai dengan Treaty of Amity and Cooperation," dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri, Jumat (17/9/2021).

Dalam pernyataan tersebut, tertulis bahwa Indonesia juga menekankan pentingnya komitmen Australia untuk terus memenuhi kewajibannya tentang non-proliferasi nuklir.