Kapal Asing Kerap Masuk Wilayah Laut Natuna Utara, Pemerintah Diminta Tingkatkan Patroli

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah untuk meningkatkan patroli di wilayah Laut Natuna Utara karena perairan itu kerap dimasuki kapal negara lain, termasuk kapal perang China yang terjadi akhir-akhir ini.

Sukamta mengatakan, pemerintah mesti serius meningkatkan kapasitas patroli keamanan di wilayah laut terluar Indonesia itu agar negara lain tidak leluasa masuk ke wilayah Indonesia.

"Terutama di wilayah Laut Natuna Utara, perlu ada konsentrasi yang lebih besar untuk melakukan patroli. Wilayah ini berdekatan dengan zona sengketa di laut China Selatan antara China dan negara-negara Asean," kata Sukamta saat dihubungi, Jumat (17/9/2021).

Baca juga: Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

"Beberapa kali juga terjadi insiden kapal coast guard China masuk wilayah Indonesia. Jika Indonesia tidak bisa menujukkan kekuatan patroli keamanan yang memadai, pihak asing akan leluasa mengobok-obok wilayah Indonesia," ujar Sukamta.

Wakil ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu berpandangan, ada tiga pendektan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut.

Pertama, memperkuat kekuatan kapal patroli Badan Keamanan Laut (Bakamla), di mana sampai saat ini Bakamla baru memiliki 10 kapal patroli untuk menjaga wilayah laut Indonesia yang sangat luas.

"Industri pertahanan milik Indonesia bisa lebih digiatkan untuk memproduksi kapal-kapal jenis coast guard. Ini untuk mendukungan cakupan patroli yang selama ini dilakukan," ujar Sukamta.

Baca juga: Nelayan Lihat Kapal Perang China, TNI AL Siagakan 4 Kapal Perang RI di Natuna

Kedua, Sukamta menilai koordinasi keamanan laut perlu ditingkatkan dengan melibatkan berbagai kekuatan yang dimiliki.

Ia mencontohkan, kerja sama antara Bakamla dan TNI Angkatan Udara untuk melakukan patroli udara sudah bagus dan perlu diperkuat.

Menurut dia, Bakamla juga dapat bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) untuk memperkuat pemanfaatan teknologi penginderaan melalui satelit dan udara.

Ketiga, Sukamta mengusulkan agar pemerintah melibatkan nelayan-nelayan untuk ikut mengamankan wilayah Laut Natuna Utara.

Sukamta mengatakan, ini mencontoh strategi China yang mengerahkan milisi laut dalam sengketa di Laut China Selatan.

"Pengerahan nelayan-nelayan Indonesia di wilayah yang rawan dimasuki pihak asing, bisa ikut membantu memberikan informasi ke Bakamla. Dalam hal ini pemerintah bisa memberikan fasilitasi berupa alat monitor dan BBM kepada nelayan-nelayan Indonesia," kata Sukamta.

Baca juga: Soal Nelayan Lihat Kapal Perang China di Natuna, Ini Penjelasan Pangkoarmada 1

Dikutip dari Kompas.id, sejumlah nelayan tradisional di Kepulauan Riau melaporkan berpapasan dengan enam kapal China, salah satunya destroyed Kunming-172, di Laut Natuna Utara, Senin (13/9/2021).

Kehadiran kapal perang China itu membuat nelayan lokal takut melaut.

Ketua Aliansi Nelayan Natuna Hendri, Rabu (15/9/2021), menunjukkan sejumlah video yang diambil nelayan pada koordinat 6.17237 Lintang Utara dan 109.01578 Bujur Timur.

Dalam video itu terlihat enam kapal China berada di ZEE Indonesia. Adapun yang terlihat kapal destroyed Kunmimg-172.

"Nelayan merasa takut gara-gara ada mereka di sana, apalagi itu kapal perang. Kami ingin pemerintah ada perhatian soal ini supaya nelayan merasa aman saat mencari ikan," kata dia, dikutip dari Kompas.id, Kamis.