Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akademisi: Dengan Persoalan Melebihi Kapasitas, Apakah Pembinaan di Lapas Dapat Dilakukan?

Kompas.com - 09/09/2021, 16:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan mengatakan, negara harus bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran Lapas Kelas I Tangerang pada Rabu (8/9/2021).

Pasalnya, pemerintah telah mengakui bahwa saat ini terjadi masalah penghuni yang melebihi kapasitas di sejumlah lapas, termasuk Lapas Kelas I Tangerang yang terbakar. Efektivitas pembinaan terhadap warga binaan di dalam lapas pun dipertanyakan.

"Peristiwa ini sangat mengerikan, manusia terkurung dan terbakar. Dengan overcapacity sebesar 400 persen, apakah pembinaan masih dapat dilakukan?," kata Agustinus saat dihubungi Kompas.com, Kamis (9/9/2021).

Persoalan melebihi kapasitas ini seharusnya menjadi dasar bahwa tidak setiap pelaku tindak pidana harus berakhir di dalam lapas. Menurut dia, perlu ada langkah darurat untuk menciptakan pembinaan yang baik terhadap terpidana.

Ada sejumlah hal yang ia sarankan kepada pemerintah untuk membenahi pembinaan pelaku tindak pidana.

Baca juga: Napi Diduga Gunakan Ponsel di Dalam Sel, Kepala Lapas Tangerang: Itu Pelanggaran Tata Tertib

Pertama, soal pengguna narkotika, ia meminta agar pemerintah mengurangi secara besar-besaran mengirimkan mereka ke lapas.

"Sebaliknya, perbanyak pusat-pusat rehabilitasi dan dorong pihak swasta untuk ikut berpartisipasi membangun pusat-pusat rehabilitasi," saran dia.

Kedua, pemerintah sebaiknya memindahkan napi ke lapas yang tingkat kepadatannya belum ekstrim.

Selain itu, pemerintah juga dinilai bisa menggunakan remisi dan pembebasan bersyarat untuk memperpendek masa pemidanaan.

"Khususnya, terhadap napi terkait narkotika, Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), atau tindak pidana lainnya yang kurang serius, seperti perkara kecelakaan lalu lintas," tutur dia.

Di samping itu, Agustinus juga menyarankan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dapat berbicara dengan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung untuk mengutamakan sanksi denda terhadap less serious crime.

Menurut dia, pemerintah harus mengingat bahwa Sistem Peradilan Pidana bermuara pada pembinaan di lapas.

Baca juga: Orangtua Korban Kebakaran Lapas Tangerang: Salah Negara, Masa Hanya 12 Sipir yang Jaga

"Jadi, mana kala lapasnya sudah tidak mampu, apakah masih harus diteruskan?," tanya Agustinus.

Sebelumnya diberitakan, kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang terjadi pada Rabu (8/9/2021) sekitar pukul 01.45 WIB. Kebakaran ini merenggut 41 nyawa warga binaan dan 81 lainnya selamat.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengakui bahwa lapas tersebut melebihi kapasitas hingga 400 persen.

Selain itu, Yasonna juga mengungkapkan bahwa lapas tersebut sudah berusia tua yakni dibangun pada 1972 dengan usia saat ini 49 tahun.

Dia menambahkan dugaan sementara kebakaran karena arus pendek listrik atau konsleting. Hal ini yang kerap dialami atau menjadi kendala pada lapas-lapas berumur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com