Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Pemerintah Masih Siapkan Skenario Detail untuk Ubah Status Pandemi Covid-19 Jadi Endemi

Kompas.com - 07/09/2021, 14:08 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah masih mendetailkan skenario untuk mengubah status pandemi Covid-19 menjadi endemi.

Menurut keterangan ahli, Ma'ruf menyatakan, perubahan status ini dilakukan lantaran Covid-19 tidak akan cepat hilang sebelum ada obat yang manjur.

"Pemerintah sedang menyiapkan skenarionya secara lebih detail untuk menghadapi masa endemi karena Covid-19 tidak akan cepat hilang sebelum ada obat yang manjur," kata Ma'ruf saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (RSKGM FKG UI), Jakarta, Selasa (7/9/2021).

Oleh karena itu, kata dia, apabila sudah turun status menjadi endemi, maka masyarakat tetap harus terus menerapkan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi.

Baca juga: Wapres: Percepatan Vaksinasi Covid-19 Persiapan Masuki Fase Endemi

Ma'ruf menutukan, dalam hal vaksinasi, nantinya juga akan dilanjutkan dengan penyuntikan dosis ketiga vaksin sebagai booster.

Meskipun demikian, saat ini booster vaksin baru diberikan kepada tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan Covid-19.

"Itu salah satu yang kami siapkan. Tapi yang lebih detailnya sedang disiapkan skenarionya seperti apa," kata dia.

"Yang pasti, penerapan protokol kesehatan berlanjut, vaksinasi sampai tiga kali, booster. Ini yang sedang disiapkan pemerintah," lanjut Ma'ruf.

Adapun dalam persiapan memasuki endemi itu pun, pemerintah melakukan percepatan vaksinasi Covid-19 untuk mencapai target herd immunity atau kekebalan kelompok.

Baca juga: Wapres Sebut Tokoh Agama Berperan Penting Songsong Era Endemi Covid-19

"Ini (vaksinasi) memang upaya kita tanggulangi Covid-19. Memang bukan berarti kalau sudah divaksin bebas atau kebal, ini untuk mempersiapkan supaya nanti Covid-19 tidak lagi pandemi tapi menjadi endemi sehingga harus dipersiapkan 77 persen atau 208,2 juta penduduk harus sudah divaksin," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com