Bupati Banjarnegara Bantah Terima Fee Rp 2,1 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono membantah dugaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa dirinya menerima fee sebesar Rp 2,1 miliar dari berbagai proyek infrastruktur di Banjarnegara.

Budhi justru meminta agar KPK membuktikan adanya pemberian uang dari pemborong kepada dirinya.

"Saya tadi diduga menerima uang Rp 2,1 miliar. Mohon untuk ditunjukkan yang memberi siapa, kepada siapa, silakan ditunjukkan dan pemberinya siapa yang memberikan ke saya. Insya allah saya tidak pernah menerima pemberian dari para pemborong semua," kata Budhi di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (3/9/2021), dikutip dari Antara.

Baca juga: Jadi Tersangka Korupsi, Kekayaan Bupati Banjarnegara Rp 23,8 Miliar, Tercatat Tak Punya Kendaraan

Budhi juga membantah dirinya memiliki perusahaan Bumi Redjo. Ia juga mebyebut perusahaan itu tidak pernah mengikuti proyek yang ada di Banjarnegara.

"Perusahaan Bumi Redjo itu milik orangtua saya bukan milik saya. Tidak ikut (proyek)," kata Budhi.

Ia pun mengeklaim bakal mengikuti proses hukum yang menjeratnya.

"Semua saya serahkan kepada hukum. Saya sebagai WNI (Warga Negara Indonesia) menaati peraturan hukum," ujar dia.

Diketahui, KPK menetapkan Budhi sebagai tersangka kasus dugaan korusi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Baca juga: Profil Bupati Banjarnegara Tersangka Kasus Korupsi, Salah Sebut Nama Luhut dan Beragam Kontroversi

Dalam kasus yang menjeratnya, Budhi diduga menerima commitment fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara sekitar Rp 2,1 miliar.

Budhi diduga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.

Selain Budhi, KPK juga menetapkan orang kepercayaan Budhi, Kedy Afandi, sebagai tersangka dalam kasus ini.