Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes: 50 Juta Vaksinasi Dosis Kedua Dicapai dalam 2 Bulan

Kompas.com - 02/09/2021, 07:37 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah terus berupaya mempercepat laju vaksinasi Covid-19.

Ia mengatakan, kecepatan vaksinasi berhasil ditingkatkan setidaknya selama dua bulan terakhir.

"Kita mencapai 50 juta dosis pertama itu kita lakukan sejak awal Januari sampai dengan akhir Juni," kata Nadia, dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (1/9/2021).

"Namun kita bisa mencapai 50 juta yang kedua dalam kurun waktu dua bulan atau Juli sampai dengan Agustus," tuturnya.

Baca juga: Kemenkes Sebut Varian Delta Masih Dominan, Penularannya 5 Kali Lebih Cepat

Nadia mengungkapkan, per 31 Agustus 2021 pukul 21.00, pemerintah telah menyuntikkan lebih dari 100 juta dosis vaksin.

Angka ini merupakan akumulasi dari vaksinasi dosis pertama, kedua, dan dosis ketiga atau booster bagi tenaga kesehatan.

Oleh karenanya, Nadia yakin laju vaksinasi dapat terus dipercepat seiring dengan bertambahnya vaksin yang diterima dan didistribusikan pemerintah.

Pada bulan Agustus, Indonesia menerima 43 juta dosis vaksin. Dari jumlah tersebut, 8 hingga 15 juta dosis sudah didistribusikan ke berbagai daerah.

"Laju vaksinasi ini pada bulan September harus dapat kita tingkatkan sejalan dengan bertambahnya jumlah vaksin yang didistribusikan," ujar Nadia.

Baca juga: Hingga 30 Agustus, Indonesia Miliki 217,9 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Kendati demikian, Nadia mengingatkan pentingnya disiplin protokol kesehatan sekalipun sudah menerima vaksin. Protokol 5M atau memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membatasi pergerakan harus tetap diterapkan.

Bersamaan dengan itu, pemerintah berjanji akan terus meningkatkan 3T atau testing, tracing, dan treatment.

"Sekali lagi upaya 5M, 3T, dan vaksinasi harus berjalan bersama dan dengan kerja sama antarsemua pihak termasuk bersama di dalamnya masyarakat," kata Nadia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com