Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

F-Golkar hingga F-Nasdem Nilai Hak Interpelasi Hanya Membuang Waktu

Kompas.com - 27/08/2021, 19:40 WIB
Rindi Nuris Velarosdela

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Basri Baco mengungkap alasan pihaknya tidak mengajukan hak interpelasi

Menurutnya, pengajuan hak interpelasi terkait formula E hanya membuang-buang waktu.

"Kami nolak. Buang-buang waktu dan juga politis. Rakyat perlu perbaikan ekonomi, perlu anaknya sekolah dan bantuan pendidikan. Bukan interplasi," kata Baco, Jumat (27/8/2021) dilansir Antara.

Untuk diketahui, Fraksi Golkar menjadi satu dari tujuh fraksi yang menolak hak interpelasi Formula E. Enam fraksi lainnya adalah PKS, Demokrat, PAN, NasDem, Gerindra, dan PKB-PPP.

Baca juga: Tolak Hak Interpelasi Formula E, F-Gerindra: Bisa Ganggu Agenda Kerja Anggota Dewan

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Hasbiallah Ilyas menganggap hak interpelasi sebagai sesuatu tak rasional. 

Menurut Hasbiallah, gelaran Formula E justru dapat menggerakkan roda perekonomian Jakarta.

"Efeknya, pendapatan asli daerah (PAD) bisa naik. Karena diperkirakan ada ribuan wistawan datang ke Jakarta. Kan, sudah zona hijau. Mudah-mudahan kasus COVID-19 terus menurun. Makanya, apa yang diinterpelasi, bingung saya," ucap Hasbiallah.

Dikonfirmasi terpisah, anggota Fraksi NasDem DPRD DKI, Ahmad Lukman Jupiter menilai hak interpelasi sebagai sesuatu yang diputuskan terburu-buru.

"Terlalu gegabah, karena persoalan Formula E yang ingin ditanyakan PSI dan PDIP bisa dilakukan dalam forum komisi dan badan di rapat-rapat dewan," kata Jupiter.

"Jadi, dalam pembahasan masing-masing komisi terkait, prosesnya panjang dan sudah disetujui. Kok sekarang dibuat interpelasi. Padahal penyelenggaraan event internasional ini akan membuat Jakarta jadi sorotan dunia di mana bisa menunjukkan Indonesia mampu keluar dari pandemi," tambahnya.

Hak interpelasi anggota DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan program balap mobil Formula E resmi diajukan ke pimpinan Dewan, Kamis (26/8/2021).

Baca juga: Pengamat: Anies Kumpulkan Pimpinan Fraksi DPRD untuk Tolak Interpelasi Tanda Formula E Bermasalah

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com