F-Golkar hingga F-Nasdem Nilai Hak Interpelasi Hanya Membuang Waktu

Menurutnya, pengajuan hak interpelasi terkait formula E hanya membuang-buang waktu.

"Kami nolak. Buang-buang waktu dan juga politis. Rakyat perlu perbaikan ekonomi, perlu anaknya sekolah dan bantuan pendidikan. Bukan interplasi," kata Baco, Jumat (27/8/2021) dilansir Antara.

Untuk diketahui, Fraksi Golkar menjadi satu dari tujuh fraksi yang menolak hak interpelasi Formula E. Enam fraksi lainnya adalah PKS, Demokrat, PAN, NasDem, Gerindra, dan PKB-PPP.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Hasbiallah Ilyas menganggap hak interpelasi sebagai sesuatu tak rasional. 

Menurut Hasbiallah, gelaran Formula E justru dapat menggerakkan roda perekonomian Jakarta.

"Efeknya, pendapatan asli daerah (PAD) bisa naik. Karena diperkirakan ada ribuan wistawan datang ke Jakarta. Kan, sudah zona hijau. Mudah-mudahan kasus COVID-19 terus menurun. Makanya, apa yang diinterpelasi, bingung saya," ucap Hasbiallah.

Dikonfirmasi terpisah, anggota Fraksi NasDem DPRD DKI, Ahmad Lukman Jupiter menilai hak interpelasi sebagai sesuatu yang diputuskan terburu-buru.

"Terlalu gegabah, karena persoalan Formula E yang ingin ditanyakan PSI dan PDIP bisa dilakukan dalam forum komisi dan badan di rapat-rapat dewan," kata Jupiter.

"Jadi, dalam pembahasan masing-masing komisi terkait, prosesnya panjang dan sudah disetujui. Kok sekarang dibuat interpelasi. Padahal penyelenggaraan event internasional ini akan membuat Jakarta jadi sorotan dunia di mana bisa menunjukkan Indonesia mampu keluar dari pandemi," tambahnya.

Hak interpelasi anggota DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan program balap mobil Formula E resmi diajukan ke pimpinan Dewan, Kamis (26/8/2021).

Pengajuan hak interpelasi ditandatangani oleh 33 anggota Dewan. Rinciannya, 25 anggota Fraksi PDI-Perjuangan dan 8 anggota Fraksi PSI.

Inisiator pengajuan hak interpelasi DPRD DKI Jakarta terkait Formula E, Ima Mahdiah, mengatakan, interpelasi diajukan karena Pemprov DKI Jakarta tidak transparan dalam menjelaskan program Formula E.

Dia mengatakan, pihak eksekutif tidak pernah menjelaskan secara gamblang terkait program adu cepat mobil listrik yang menelan anggaran triliunan rupiah itu.

"Karena selama ini tidak pernah mendapat kejelasan yang jelas ketika kami rapat komisi. Rapat di mana pun, kami tidak pernah dapat jawaban yang memuaskan dari Pemprov DKI," kata Ima saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/8/2021).

Wakil Ketua Fraksi PDI-P ini menyebutkan, salah satu ketidakjelasan program Formula E adalah hasil studi kelayakan yang tak pernah ditampilkan ke publik.

Bahkan, kata Ima, anggota Dewan sebagai wakil rakyat pun tidak mendapatkan studi kelayakan Formula E.

"Komisi E kami rapat mengenai Formula E, kami tanyakan mengenai studi kelayakan sampai saat ini enggak pernah diberikan," ucap dia.

Selain itu, Pemprov DKI juga tidak pernah terbuka mengenai memorandum of understanding (MoU) Formula E.

Itulah sebabnya, kata Ima, Fraksi PDI-P dan Fraksi PSI solid mengajukan interpelasi agar isu-isu yang tertutup bisa terbuka dengan jelas.