Majelis AH dan Marketing Politik Airlangga Hartarto

PEMBERITAAN mengenai aktivitas terkini Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tampak memunculkan diferensiasi dari sisi potitioning politik.

Aktivitas dan pemberitaan di media mengenai Airlangga tak hanya berkutat pada dinamika politik terkait posisinya selaku Ketua Umum Partai Golkar.

Tidak juga itu terbatas pada jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) yang di era pandemi Covid-19 sekaligus merangkap Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Baca juga: Ini Pesan Buya Syafii Maarif untuk Airlangga Hartarto

Dari sejumlah aktivitas tersebut, ia juga muncul sebagai sosok yang disibukkan dengan berbagai kegiatan relijius bernuansa sosial. Salah satunya, melalui Majelis Ahlul Hidayah (Majelis AH) pimpinan tokoh muda NU Nusron Wahid.

Di majelis yang nama inisialnya sama (Ahlul Hidayah dan Airlangga Hartarto sama-sama berinisal AH), tampak ada upaya personifikasi. Dari sisi komunikasi politik, ini merupakan strategi agar mudah menancapkan pesan kepada khalayak sebagai komunikan.

Doris A Graber (1984) dalam karyanya Mass Media and American Politics, menyebut bahwa komunikasi politik merupakan upaya konstruksi, pengiriman, penerimaan, dan pemrosesan pesan yang berpotensi memiliki dampak signifikan langsung atau tidak langsung terhadap politik.

Political marketing dan positioning

Apa yang dilakukan Airlangga Hartarto tidak bisa lepas dari upaya strategi marketing komunikasi politik.

Dalam political marketing, yang dilakukan Airlangga melalui Majelis AH adalah kegiatan dalam proses politik sebagai proses memperkenalkannya kepada masyarakat dengan metode pemasaran (marketing).

Selaku Ketua Umum Partai Golkar, yang punya potensi dicalonkan sebagai calon presiden di Pemilihan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) 2024, Airlangga tentu harus sedini mungkin mempersiapkan langkah politik untuk bisa lebih dikenal publik (popularitas).

Modal utama yang ke depan bisa dikonversikan menjadi ketertarikan publik untuk memilih (elektabilitas) sepanjang dalam segmentasi, targeting, dan strategi kampanyenya efektif.

Sederhananya, jika Airlangga selaku aktor dan komunikator politik sudah dikenal oleh publik maka itu akan memudahkannya menyampaikan pesan, serta mempermudah juga upaya memperoleh suara ketika kelak benar-benar menjadi kandidat.

Baca juga: Baliho Airlangga Hartarto Bertebaran, Ketua DPD Golkar Blora: Persiapan Capres 2024

Kegiatan yang sudah dilakukan Airlangga Hartarto melalui Majelis AH, seperti Istighosah dan pembacaan shalawat nariyah, pada Minggu (18/7/2021)—mengambil momentum jelang pelaksanaan waktu wukuf, yang oleh umat Islam dipercaya sebagai waktu bagi semua doa dikabulkan—, secara umum mendapatkan pemberitaan positif.

Ada dua hal yang membuat citra positif bagi Airlangga dari kegiatan yang diikuti secara virtual oleh lebih dari 10.000 peserta tersebut.

Pertama, karena kerja-kerja yang dilakukan selaku Ketua KPC-PEN. Kedua, mengajak segenap komponen bangsa untuk tetap dan terus berdoa memohon pertolongan Allah SWT agar pandemi Covid-19 segera berlalu.

Pesan komunikasi politik Airlangga, dalam bentuk kerja nyata melalui upaya penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dengan dibarengi kegiatan relijius bernuansa sosial tersebut lebih mudah untuk masuk ke relung dan sanubari masyarakat Indonesia.

Kegiatan Indonesia Bersholawat Bersama Habis Syech, yang dilakukan Airlangga melalui Majelis AH pada Sabtu (14/8/2021)—dengan momentum Kemerdekaan Indonesia ke-76 serta Tahun Baru Islam 1443 Hijriah—, punya penanda serupa.

Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Airlangga dan diikuti 15.000 peserta secara virtual tersebut mendapatkan sentimen positif pemberitaan media. Ada pesan komunikasi yang mengandung spirit hijrah dan merdeka dari penderitaan pandemi Covid-19.

Political marketing yang dilakukan Airlangga tersebut bisa dinilai sebagai upaya untuk membentuk positioning, menancapkan citra tertentu ke dalam benak khalayak selaku pemilih tentang posisi khas yang melekat pada sosok Airlangga.

Upaya perluas segmentasi

Pemilih Partai Golkar selama ini identik dengan segmentasi pemilih tradisional dari sisi tipologi. Misal, kuat di Jawa Barat, Banten, dan luar Pulau Jawa dari sisi geografi; serta pemilih dengan usia tua dari sisi demografi.

Upaya memperluas segmentasi pemilih masih sangat terbuka bagi Partai Golkar, termasuk untuk menjangkau komunitas pemilih milenial dan pemilih pemula, dan komunitas berbasis agama.

Ketua Umum Partai Golkar yang menduduki jabatan publik sebagai Menko Perekonomian punya keuntungan politik karena bisa melakukan kampanye permanen.

Ia bisa menemui khalayak sebagai pemilih kapan saja dengan berbagai program yang merupakan produk dari jabatan publik yang diembannya.

Baca juga: Gibran dan Airlangga Hartarto Gelar Pertemuan Tertutup di Solo, Ini yang Dibacarakan

Saat ini, dengan posisinya sebagai Menko Perekonomian sekaligus Ketua KPC-PEN, Airlangga punya sekian banyak program pupulis yang berpotensi dikonversikan menjadi citra diri dan citra politik.

Maka, dengan kemewahan politik yang melekat itu, Airlangga melalui kegiatan program atas nama pemerintah dan aktivitas politik atas nama Partai Golkar bisa memperluas segmentasi pemilih untuk memudahkan targeting politik ke depan.

Pemasaran politik yang dilakukan Airlangga tersebut sejalan dengan konsep Philip Kotler dan Neil Kotler (1999).

Mereka menerapkan konsep bisnis dalam pemasaran politik, yakni berkaitan dengan mengetahui keinginan pasar (pemilih), menciptakan produk (calon/kandidat) yang sesuai, menginformasikan produk (kandidat/partai) melalui promosi, serta mendistribusikan produk (kandidat/partai) agar sampai ke tangan konsumen (pemilih).

Dengan demikian, Airlangga kini tak hanya luwes untuk masuk di kalangan birokrasi dan pemilih tradisional selama ini menjadi basis pemilih Golkar.

Ia juga berpeluang untuk bisa fleksibel masuk di kalangan berbasis keagamaan, seperti NU dan Muhammadiyah bahkan komunitas lintas agama.

Dengan label syekhermania yang disematkan langsung oleh Habib Syekh, Airlangga juga akan lebih bisa diterima komunitas pecinta habaib dan para kiai.

Apakah ini akan menjadi pemasaran politik yang efektif?