Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden PKS: Jangan Benturkan Identitas demi Kepentingan Kekuasaan

Kompas.com - 20/08/2021, 16:33 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan, Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang mampu membangun rasa persatuan, kebersamaan, dan persaudaraan di tengah situasi berat akibat pandemi.

Ia mengatakan, bangsa Indonesia membutuhkan kolaborasi untuk menciptakan rasa senasib-sepenanggungan agar saling membantu dan menguatkan, bukan segregasi apalagi polarisasi.

"Jangan sekali-sekali membenturkan identitas sesama anak bangsa demi meraih kepentingan kekuasaan," kata Syaikhu, dalam acara pidato kebangsaan Ketua Umum Partai Politik memperingati 50 Tahun CSIS Indonesia, Jumat (20/8/2021).

Baca juga: Wacana Amendemen UUD 1945, PKS: Lebih Baik Bahas Roadmap Penanganan Covid-19

Syaikhu menuturkan, kepemimpinan nasional mesti berakar pada visi kebangsaan yang sama yakni satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.

Ia menyebutkan, di tangan pemimpin yang memiliki visi kebangsaan, Pancasila akan menjadi energi besar yang menyatukan seluruh komponen bangsa.

"Sebaliknya, di tangan pemimpin yang buta visi kebangsaan, maka Pancasila akan dijadikan alat kekuasaan untuk mengadu domba sesama anak bangsa dan digunakan untuk memberangus kelompok-kelompok yang dianggap berbeda pandangan dan mengancam hegemoni kekuasaan," kata Syaikhu.

Baca juga: Ketum PPP: Demokrasi Bukan Alat untuk Memecah Belah, Saling Mencaci bahkan Membenci

Menurut Syaikhu, saat ini ada unsur-unsur kekuasaan, yang atas nama Pancasila, menstigma kelompok lain dengan label radikal dan anti-NKRI.

Ia berpandangan, tindakan adu domba dan memecah belah bangsa tersebut tidak Pancasilais dan nasionalis.

Syaikhu menuturkan, tugas bangsa Indonesia hari ini ialah merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan memperdebatkannya.

"Oleh karena itu, mari kita akhiri klaim-klaim sepihak yang mengatakan misalnya 'saya Pancasila', 'kami pancasila'. Tindakan klaim-klaim sepihak tersebut akan melukai dan membenturkan identitas sesama anak bangasa, kita harusnya bersama-sama mengumandangkan 'kita Pancasila'," kata Syaikhu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com