Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Saya Tidak Mau Varian Delta Naik Lagi karena Lengah dan Ketidakdisiplinan

Kompas.com - 19/08/2021, 15:09 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemairitiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, meski kondisi penularan Covid-19 saat ini telah membaik, tetapi semua pihak tidak boleh lengah.

Luhut mengingatkan, ketidakdisiplinan menjalankan protokol kesehatan berpotensi membuat sebaran varian Delta kembali meningkat.

“Saya tidak mau lagi karena kelengahan dan ketidakdisiplinan kita nanti delta varian ini naik lagi, saya mohon diperhatikan," ujar Luhut, dikutip dari siaran pers, Kamis (19/8/2021).

Baca juga: Kemenkes: Ada 10 Provinsi dengan Jumlah Kasus Varian Delta Cukup Tinggi

Luhut menilai, kondisi saat ini sudah terbilang membaik jika dibandingkan dengan beberapa waktu lalu, baik dari aspek penambahan kasus harian yang menurun, tingkat kesembuhan yang tinggi, dan lainnya.

Namun, Koordinator pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk wilayah Jawa-Bali ini meminta semua pihak tetapi harus berhati-hati, termasuk dalam pelaksanaan uji coba protokol kesehatan pada sektor industri esensial dan domestik.

"Hal ini bisa dilihat di wilayah Jabodetabek, Bandung Raya, maupun Semarang Raya. Capaian ini dapat diraih berkat kerja sama dan kerja keras semua pihak yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19," tutur dia.

Sebelumnya, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, dari hasil sequencing terhadap varian baru virus corona di Indonesia, sebanyak 80 persennya adalah varian delta.

Sequencing merupakan upaya untuk mengetahui penyebaran mutasi virus corona.

"Per 18 Agustus sudah lebih dari 5.000 sequencing dilakukan, dengan 80 persen hasil adalah varian delta," ujar Nadia dalam konferensi pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (18/8/2021).

Baca juga: Luhut Tegaskan PPKM Terus Berlanjut Selama Covid-19 Masih Jadi Pandemi

Nadia mengungkapkan, ada 10 provinsi yang teridentifikasi memiloki sebaran varian Delta yang tinggi.

Kesepuluh provinsi itu yakni, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua.

"Kami imbau provinsi-provinsi tersebut untuk lebih waspada dan meningkatkan testing dan tracing-nya. Mengingat jumlah varian delta yang terdeteksi cukup tinggi," kata Nadia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com