Penerimaan Bansos Tak Rata, Menko PMK: Data Belum Sempurna

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penerimaan bantuan sosial (bansos) yang tidak merata disebabkan oleh belum sempurnanya data.

Pasalnya, dalam beberapa kali kunjungan langsung, Muhadjir menemukan banyak masyarakat yang belum menerima bansos padahal mereka termasuk ke dalam kelompok yang membutuhkan.

Ini termasuk di Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, masih terdapat warga yang belum mendapatkan bansos.

"Masalah belum meratanya bansos ini disebabkan oleh data yang belum sempurna," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers, Rabu (18/8/2021).

Baca juga: Menko PMK: Banyak Rakyat Indonesia Belum Merdeka, di Jurang Kemiskinan, hingga Terancam Lost Generation

Muhadjir mengatakan, salah satu solusinya adalah dengan menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan pembaruan data lapangan.

Menurut Muhadjir, DTKS merupakan data yang harus didasari oleh realita kenyataan di lapangan.

"Data lapangan perlu disempurnakan agar program-program bansos dari pemerintah bisa akurat dan tepat sasaran diterima warga yang membutuhkan," kata Muhadjir.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ini mengingatkan agar masyarakat yang tinggal di slum area atau daerah kumuh harus tetap mendapatkan bansos.

Baca juga: Kini Ada Fitur Usul dan Sanggah di Aplikasi Cek Bansos agar Bantuan Tepat Sasaran

Mereka tidak boleh terlewat karena di daerah kumuh biasanya banyak keluarga miskin.

"Jangan sampai daerah slum ini tidak dapat, sebagian besar dia harus dapat karena masuk kelompok enclave (daerah kantong) keluarga miskin ekstrem, banyak warga sangat layak tetapi tidak mendapatkan bantuan atau pembagiannya tidak merata. Padahal mestinya mereka harus dapat," kata dia.

Muhadjir pun meminta Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Dinas Sosial untuk segera menyempurnakan data.

Baca juga: Kemensos Salurkan Bansos Beras Tahap II untuk 8,8 Juta Keluarga

Penyempurnaan DTKS itu pun, kata dia, harus benar-benar melihat realita di lapangan.

Sebab, dengan menetapkan data dari lapangan, masalah penyaluran bansos yang tidak merata akan dapat diatasi.

"Data pokoknya harus terus disempurnakan, dicek di lapangan seperti apsebetulnya realita di lapangan. Tidak cukup dengan angka kemudian main kuota, tempat ini dikasih sekian tanpa berangkat dari angka kemiskinan atau kenyataan di lapangan," ucap dia.

Di Kelurahan Klender sendiri Muhadjir menemukan masalah penyaluran bansos yang tidak merata.

Antara lain, banyak warga di wilayah tersebut memerlukan bansos dan sangat layak mendapatkannya, tetapi belum mendapatkan bansos reguler.

Selain itu, ada beberapa warga telah memiliki Kartu Kesejahteraan Keluarga (KKS) dan sebelumnya mendapatkan bansos reguler seperti PKH dan/atau Program Sembako (BPNT) tidak mendapat bantuan lagi.