Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Sebut Jokowi Panglima Tertinggi Penanganan Covid-19, Bukan Luhut atau Airlangga

Kompas.com - 06/08/2021, 15:42 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, Presiden Joko Widodo merupakan pimpinan tertinggi dalam penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Sementara, sejumlah menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto merupakan jajaran kabinet yang berada di bawah instruksi Jokowi.

Hal ini ia sampaikan merespons sejumlah pihak yang meminta agar Presiden memimpin langsung penanggulangan wabah.

"Saya selalu katakan, panglima tertingginya di dalam penanganan Covid ini adalah Presiden," kata Moeldoko dalam konferensi pers virtual, Jumat (6/8/2021).

"Pak Luhut, Pak Airlangga semuanya mendapat instruksi sangat clear di rapat kabinet oleh Presiden," tuturnya.

Menurut Moeldoko, bukti kepemimpinan Jokowi dalam penanganan pandemi diwujudkan dalam berbagai hal. Misalnya, ketika menerima laporan kendala distribusi logistik, Presiden langsung menginstruksikan Panglima TNI menyiapkan pesawat dan menyelesaikan persoalan tersebut.

Baca juga: RS Pertamina Tanjung Duren Siap Tampung 305 Pasien Covid-19 Bergejala Sedang dan Berat

Kemudian, terkait keterbatasan ruang ICU di berbagai rumah sakit, Jokowi memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun fasilitas-fasilitas ICU.

Dalam sidang kabinet beberapa waktu lalu presiden juga mengingatkan jajarannya untuk mewaspadai ketersediaan ruang ICU di rumah sakit luar Jawa.

Oleh karenanya, Moeldoko meminta siapa pun tak lagi mendebat kepemimpinan presiden dalam penanganan pandemi.

"Itu adalah pimpinan tertinggi di dalam struktur penanganan Covid, jadi tidak perlu lagi didiskusikan," ujarnya.

Selain itu, Moeldoko meminta, tak ada lagi pihak yang menciptakan persoalan-persoalan tidak penting selama pandemi.

Pemerintah, kata dia, tidak menutup diri dari kritik. Namun, ia mengajak seluruh lapisan bekerja sama pulih dari pandemi.

Baca juga: Syarat Tunjukkan Sertifikat Vaksinasi Covid-19, PHRI: Sulit Penerapan di Lapangan

"Jadi sekali lagi janganlah membuat persoalan-persoalan yang tidak penting di sini. Kritik silakan kritik, tapi marilah terlibat bersama sama untuk penyelesaian Covid ini," kata Moeldoko.

Untuk diketahui, pandemi Covid-19 di Indonesia telah berjalan lebih dari satu tahun. Selama pandemi berjalan, berbagai kebijakan telah diterapkan pemerintah.

Salah satu yang kini tengah berjalan yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Di Jawa dan Bali, pelaksanaan PPKM dipimpin oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Sementara di luar wilayah tersebut dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com