Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PPPA: Faktor Ekonomi Penyebab Terjadinya Kekerasan Perempuan dan Anak

Kompas.com - 06/08/2021, 13:17 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian PPPA meluncurkan program pelatihan kewirausahaan berperspektif gender bagi perempuan rentan dan kepemimpinan perempuan perdesaan.

Tujuannya adalah memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan dan meningkatkan potensi perempuan dalam kepemimpinan, khususnya bagi perempuan di pedesaan.

Baca juga: Kementerian PPPA Imbau Masyarakat Tingkatkan Kesadaran Pentingnya ASI Eksklusif

"Terwujudnya ketahanan ekonomi perempuan merupakan hulu dari berbagai permasalahan yang terjadi pada perempuan. Ketidakberdayaan mereka secara ekonomi menjadi salah satu akar masalah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang, perkawinan anak, hingga pekerja anak,” kata Bintang saat peluncuran, dikutip dari siaran pers, Jumat (6/8/2021).

Bintang mengatakan, saat ini budaya patriarki masih menjamur di masyarakat dan menjadi akar ketidaksetaraan.

Menurut dia, budaya patriarki telah mempersempit dan menutup akses perempuan untuk ikut berperan maupun menikmati hasil pembangunan.

"Proses-proses pengambilan keputusan juga belum semuanya berperspektif gender sehingga kebutuhan perempuan kerap tidak terakomodir,” kata dia.

Baca juga: Menteri PPPA: Budaya Patriarki Masa Pandemi Covid-19 Berisiko Besar bagi Perempuan dan Anak

Bintang menilai, potensi perempuan untuk menjadi pemimpin harus didukung. Tujuannya adalah untuk mempersempit dan menutup jurang ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki.

"Berbagai upaya pemberdayaan perempuan dalam ekonomi dan dukungan terhadap potensi kepemimpinan perempuan harus terus digelorakan untuk mencapai pembangunan yang setara," kata dia.

Adapun, pelatihan kewirausahaan dan kepemimpinan perempuan pedesaan dilakukan serentak di 15 provinsi dan 29 kabupaten/kota, mulai Agustus hingga Desember 2021.

Pelatihan dilakukan di balai desa dengan melibatkan dinas-dinas terkait dan lembaga masyarakat.

Baca juga: Resmikan Ruang Pelayanan dan Pengaduan Sapa, Menteri PPPA: Komitmen Pemerintah Beri Pelayanan

Pelatihan kewirausahaan tersebut ditargetkan pada perempuan rentan yang terdiri dari perempuan penyintas kekerasan, perempuan penyintas bencana, perempuan kepala keluarga.

Selain itu, pelatihan juga ditujukan bagi perempuan pelaku usaha mikro di lokasi wisata super prioritas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com