Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Diharapkan Perkecil Kesenjangan

Kompas.com - 30/07/2021, 14:59 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lenny N Rosalin berharap pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dapat memperkecil kesenjangan gender.

Lenny mengatakan, salah satu aspek penting dalam PUG adalah pada tahap perencanaan dan penganggaran yang harus mengintegrasikan perspektif gender.

Jika hal tersebut sudah dirancang dengan baik, kata dia, maka seluruh perangkat daerah terkait siap melaksanakannya.

“Hasil tahap pelaksanaan inilah yang harus kita ukur dan harus benar-benar memberikan dampak perubahan, yaitu mengecilnya kesenjangan gender," kata Lenny, dikutip dari siaran pers, Jumat (30/7/2021).

Lenny mengatakan, pelaksanaan PUG harus diupayakan terlaksana secara holistik dan berkelanjutan.

Baca juga: 5 Perempuan Atlet Dunia Pendobrak Hambatan Gender

Pasalnya, hal tersebut juga akan meningkatkan kinerja negara, yang diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Apalagi, kata dia, sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, strategi PUG diharapkan telah membumi di seluruh tahap pembangunan pusat maupun daerah.

Sebab dalam aturan tersebut seluruh pimpinan lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah diharuskan untuk mengintegrasikan gender ke dalam semua dimensi pembangunan.

Mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi dan audit.

"Inpres tersebut sudah berusia lebih dari 20 tahun. Oleh karenanya, kita perlu me-review kemajuan-kemajuan kesetaraan gender yang terjadi di seluruh Indonesia,” kata Lenny.

Sementara itu, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Woro Srihastuti mengatakan, selama ini program dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah masih bias gender.

Baca juga: Kesenjangan Gender Tingkatkan Risiko Kematian Ibu Melahirkan hingga Kekerasan terhadap Perempuan

Menurut dia, analisis gender pada setiap program dan kebijakan pun penting dilakukan.

“Seringkali program dan kebijakan yang dikeluarkan masih bias gender, padahal kebutuhan dan pengalaman hidup perempuan dan laki-laki jelas berbeda," kata dia.

Melalui analisis gender, kata dia, maka kebutuhan perempuan dan laki-laki yang belum terpenuhi pun bisa diketahui.

Termasuk dapat mengeluarkan program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

"PUG juga merupakan strategi mengintegrasikan perspektif dan pandangan kita dalam melakukan analisa gender dalam proses pembangunan,” ucap Woro.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com