Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Minta Beras untuk Bansos Berasal dari Petani Lokal

Kompas.com - 27/07/2021, 12:05 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta beras untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) berasal dari petani lokal.

Menurut dia, hal tersebut akan membantu para petani yang juga terkena dampak pandemi Covid-19.

"Saya minta penyaluran bantuan sosial beras 10 kilogram selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) memanfaatkan beras hasil dari petani lokal," ujar Muhadjir, saat mengecek pasokan beras di Gudang Bulog Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimra), Klandasan Ilir, Kalimantan Timur, dikutip dari siaran pers, Selasa (27/7/2021).

Baca juga: 139,7 Ton Beras Bantuan PPKM dari Kemensos untuk 15.477 Keluarga Tiba di Blitar

Muhadjir berharap Perum Bulog dapat menyerap hasil produksi petani lokal. Dengan begitu, kesejahteraan dan daya beli petani dapat meningkat.

"Karena itu harga pembelian dari pihak yang punya otoritas saya minta juga betul-betul terkendali dengan baik. Jangan sampai merugikan petani," ujar Muhadjir.

Selain itu, Muhadjir juga meminta Perum Bulog khususnya di wilayah Kaltimra agar tidak menggunakan beras impor untuk bansos. Kemudian, beras impor stok lama dipisahkan dan tidak digunakan.

"Kualitas beras yang akan disalurkan sebagai bansos harus sama dengan beras yang dikonsumsi sehari-hari," kata dia.

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Pemerintah Berikan Bantuan Beras 10 Kilogram Per Keluarga untuk 28,8 Juta KPM

Adapun selama PPKM Level 4, pemerintah melalui Perum Bulog memberikan tambahan bantuan sosial berupa bantuan beras.

Perum Bulog Wilayah Kaltimra akan memberikan bantuan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 111.536 KPM untuk Kalimantan Timur dan 30.146 KPM untuk Kalimantan Utara berupa bantuan beras 10 kilogram.

Total bantuan beras yang sudah disalurkan sebanyak 2.123 KPM (1,9 persen) di Kalimantan Timur dan 627 KPM (2,08 persen) di Kalimantan Utara.

Sebab penyalurannya bantuan beras tersebut masih rendah, maka Muhadjir pun berharap agar Perum Bulog bersama PT Pos sebagai transporter mempercepat proses penyalurannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com