Salin Artikel

Menko PMK Minta Beras untuk Bansos Berasal dari Petani Lokal

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta beras untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) berasal dari petani lokal.

Menurut dia, hal tersebut akan membantu para petani yang juga terkena dampak pandemi Covid-19.

"Saya minta penyaluran bantuan sosial beras 10 kilogram selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) memanfaatkan beras hasil dari petani lokal," ujar Muhadjir, saat mengecek pasokan beras di Gudang Bulog Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimra), Klandasan Ilir, Kalimantan Timur, dikutip dari siaran pers, Selasa (27/7/2021).

Muhadjir berharap Perum Bulog dapat menyerap hasil produksi petani lokal. Dengan begitu, kesejahteraan dan daya beli petani dapat meningkat.

"Karena itu harga pembelian dari pihak yang punya otoritas saya minta juga betul-betul terkendali dengan baik. Jangan sampai merugikan petani," ujar Muhadjir.

Selain itu, Muhadjir juga meminta Perum Bulog khususnya di wilayah Kaltimra agar tidak menggunakan beras impor untuk bansos. Kemudian, beras impor stok lama dipisahkan dan tidak digunakan.

"Kualitas beras yang akan disalurkan sebagai bansos harus sama dengan beras yang dikonsumsi sehari-hari," kata dia.

Adapun selama PPKM Level 4, pemerintah melalui Perum Bulog memberikan tambahan bantuan sosial berupa bantuan beras.

Perum Bulog Wilayah Kaltimra akan memberikan bantuan bagi keluarga penerima manfaat (KPM) sebanyak 111.536 KPM untuk Kalimantan Timur dan 30.146 KPM untuk Kalimantan Utara berupa bantuan beras 10 kilogram.

Total bantuan beras yang sudah disalurkan sebanyak 2.123 KPM (1,9 persen) di Kalimantan Timur dan 627 KPM (2,08 persen) di Kalimantan Utara.

Sebab penyalurannya bantuan beras tersebut masih rendah, maka Muhadjir pun berharap agar Perum Bulog bersama PT Pos sebagai transporter mempercepat proses penyalurannya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/27/12055181/menko-pmk-minta-beras-untuk-bansos-berasal-dari-petani-lokal

Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke