Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Minta Pemda Segera Habiskan Stok Vaksin Covid-19

Kompas.com - 27/07/2021, 10:34 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah (pemda) segera menghabiskan stok vaksin Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat mengecek ketersediaan vaksin Covid-19 di UPTD Instalasi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (26/7/2021).

Dalam kunjungannya tersebut, Muhadjir menemukan masih banyaknya stok vaksin Covid-19 untuk vaksinasi kedua.

Baca juga: Ajak Warga Ikut Vaksinasi Covid-19, Anies: Vaksin Terbukti Turunkan Risiko Kematian

"Jadi tidak boleh ada vaksin yang ngendon (tertahan) di gudang-gudang dengan alasannya untuk nanti untuk vaksin kedua. Vaksin kedua nanti kita akan atur lagi. Tidak boleh ada vaksin tertahan di masing-masing gudang paling bawah," ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers, Selasa (27/7/2021).

Khusus di Kota Balikpapan, Muhadjir mendapatkan laporan bahwa pelaksanaan vaksinasi di wilayah tersebut masih sangat rendah.

Pada tahap pertama, vaksinasi dilakukan baru sebanyak 21,3 persen dari total penduduk, sedangkan tahap kedua baru sekitar 10 persen.

"Jadi saya minta Pemda Kota Balikpapan mempercepat proses vaksinasi tahap satu dengan segera menghabiskan stok vaksin yang ada," ujar dia.

Pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 terhadap 181,5 juta masyarakat Indonesia atau 70 persen dari populasi dapat selesai pada Agustus 2021.

Namun di beberapa daerah, justru saat ini kekurangan stok vaksin tersebut.

Pada kesempatan itu, Muhadjir juga mengecek ketersediaan obat-obatan di gudang obat dan Puskesmas Sepinggan Baru.

Dalam tinjauannya itu, Muhadjir menemukan stok obat untuk penanganan Covid-19 masih sangat kurang.

Baca juga: Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun berjanji akan melaporkan masalah kurangnya obat antivirus Covid-19 tersebut ke pemerintah pusat.

Walaupun pihak pemerintah daerah juga sudah mengalokasikan anggaran dari APBD untuk menyediakan obat tersebut.

"Tapi anggaran APBD kan terbatas. Saat ini kebutuhan obat antivirus menjadi hal yang sangat penting bagi mereka yang terpapar Covid-19, mulai dari mereka yang tanpa gejala, gejala ringan, sampai gejala berat," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com