Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ercik Thohir: 1,92 Juta Dosis Vaksin Gotong Royong Sudah Didistribusikan

Kompas.com - 26/07/2021, 13:10 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut, pemerintah terus berupaya mempercepat program vaksinasi gotong royong.

Hingga saat ini, tercatat lebih dari 1,9 juta dosis vaksin sudah didistribusikan ke berbagai perusahaan dan badan hukum.

"Kita sudah distribusikan itu 1,92 juta," kata Erick dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (26/7/2021).

Sementara, total vaksin yang sudah diterima RI khusus untuk program vaksinasi gotong royong kini mencapai 5,5 juta dosis.

Dari angka itu, sebanyak 2,9 juta dosis sudah mendapat izin penggunaan darurat dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), dan 2,6 juta lainnya masih dalam proses.

Baca juga: Permudah Birokrasi bagi Masyarakat untuk Dapatkan Vaksin

Erick memastikan, seluruh vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi gotong royong merupakan vaksin Sinopharm.

"Jadi kita tidak memakai merek-merek yang dilakukan oleh vaksin gratis program pemerintah ataupun yang masuk ke dalam Covax/Gavi ataupun di luar yang 500.000 sumbangan," kata dia.

Untuk diketahui, vaksin gotong royong diselenggarakan oleh badan usaha atau badan hukum yang bekerja sama dengan pemerintah dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Perusahaan atau badan hukum memberikan vaksinasi tersebut ke karyawan secara gratis. Sementara, pembelian vaksin dibayarkan oleh perusahaan atau badan hukum.

Vaksinasi mekanisme tersebut dilakukan untuk mempercepat program vaksinasi nasional.

Baca juga: Usul Kadin ke Jokowi: Pengunjung Mal Harus Tunjukkan Sertifikat Vaksin

Pemerintah menargetkan vaksinasi gotong royong mampu menjangkau 22 juta penduduk. Namun demikian, upaya tersebut kini masih terkendala pengadaan vaksin.

"Inilah yang akan kita kejar dengan ketua dan jajaran pengurus Kadin yang baru agar angka vaksin gotong royong 22 juta itu bisa dikejar di bulan Juli, Agustus, dan bulan bulan berikutnya," kata Presiden Joko Widodo, Rabu (30/6/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com