Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Positivity Rate Covid-19 Tinggi, Wapres Minta Satgas Jatim Tingkatkan Upaya Penanganan Pandemi

Kompas.com - 22/07/2021, 09:40 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta jajaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Timur terus meningkatkan upaya penanganan pandemi Covid-19 di wilayahnya.

Hal itu dinilai perlu dilakukan karena setelah lebih dari dua minggu Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat, positivity rate Covid-19 di Jawa Timur masih 39,24 persen.

Angka tersebut masih jauh di atas standar the World Health Organization (WHO) yakni 5 persen.

"Saya berharap terutama soal koordinasi, konsolidasi data, jangan sampai misalnya gubernur tidak tahu ada berapa vaksin yang masuk," kata Ma'ruf dalam Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Jawa Timur, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: Pemerintah Diminta Gunakan Positivity Rate Sebagai Acuan Evaluasi PPKM Darurat

Ia juga meminta koordinasi mengenai berbagai masalah seperti ketersediaan bed occupancy rate (BOR), oksigen, dan lain-lain di semua wilayah terus ditingkatkan.

Para kepala daerah di Provinsi Jawa Timur juga diminta untuk memacu penyerapan anggaran penanganan Covid-19 yang dilaporkan masih rendah.

"Kemudian juga langsung kalau ada masalah bisa berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan, dengan Satgas, dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)," ujarnya.

Kemudian, terkait testing, Ma'ruf berharap penggunaan tes antigen dapat dikurangi dan tes polymerase chain reaction (PCR) yang memiliki tingkat akurasi lebih tinggi ditambah.

Baca juga: IDI: Angka Kematian Dokter akibat Covid-19 Paling Tinggi di Jawa Timur

Adapun mengenai rencana pelonggaran terhadap berbagai bidang usaha seperti pedagang kaki lima (PKL) usai pelaksanaan PPKM darurat dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

"Ini sebenarnya untuk supaya mereka yang mencari penghidupannya harian itu kemudian bisa mulai kembali, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat," ucapnya.

Sementara mengenai pemberlakuan pelevelan wilayah dalam PPKM Ma'ruf mengingatkan agar wilayah yang telah mencapai level rendah penularan Covid-19 tidak naik kembali.

"Kalau nanti sudah diketahui (levelnya), saya minta jangan ada level yang sudah turun (menjadi) naik, tapi justru yang di level 4 (misalnya) yang harus turun sedikit demi sedikit menjadi 3, turun (lagi) 2. Nah, ini saya kira jangan sampai justru sebaliknya, yang sudah di level 3 malah naik ke 4 misalnya," ucap dia.

Baca juga: LSI: Masih Ada yang Tak Percaya Vaksinasi Bisa Cegah Covid-19, Tersebar di Sumatera, Jatim, dan Sulawesi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com