Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebaran 1.383 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Kompas.com - 21/07/2021, 18:08 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan penambahan 1.383 kasus pasien meninggal dunia dalam 24 jam terakhir. Angka kematian ini merupakan yang tertinggi selama pandemi.

Dengan penambahan tersebut, total kasus kematian akibat Covid-19 hingga Rabu (21/7/2021) mencapai 77.583 orang.

Kasus kematian akibat Covid-19 bertambah di 31 provinsi. Data Satgas menunjukkan, penambahan kasus tertinggi terdapat di Jawa Timur dengan 402 orang.

Kemudian Jawa Tengah dengan 386 kasus kematian dan 119 kasus di Jawa Barat.

Baca juga: UPDATE: Tambah 1.383, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 77.583

Berikut data sebaran kasus kematian akibat Covid-19 pada 21 Juli 2021:

1. Jawa Barat: 119

2. DKI Jakarta: 95

3. Jawa Tengah: 386

4. Jawa Timur: 402

5. Banten: 29

6. DIY: 87

7. NTT: 5

8. Bali: 23

9. Sumatera Utara: 4

10. Kalimantan Timur: 60

Baca juga: UPDATE: Tambah 32.887 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 2.356.553

11. Sumatera Barat: 9

12. Kepulauan Riau: 13

13. Riau: 24

14. Sumatera Selatan: 12

15. Lampung: 15

16. Bangka Belitung: 18

17. Sulawesi Tengah: 4

18. Sulawesi Utara: 3

19. Kalimantan Utara: 4

20. Papua: 0

Baca juga: UPDATE: Tambah 33.772 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 2.983.830

21. Kalimantan Tengah: 11

22. Papua Barat: 0

23. Sulawesi Selatan: 16

24. Kalimantan Selatan: 7

25. NTB: 4

26. Sulawesi Tenggara: 3

27. Bengkulu: 3

28. Maluku: 1

29. Kalimantan Barat: 14

30. Maluku Utara: 5

Baca juga: UPDATE 21 Juli: Ada 549.694 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

31. Sulawesi Barat: 1

32. Gorontalo: 0

33. Aceh: 4

34. Jambi: 2

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Anggap Giat Prabowo Bedah Rumah Warga Cilincing Bukan Pelanggaran Pemilu

MK Anggap Giat Prabowo Bedah Rumah Warga Cilincing Bukan Pelanggaran Pemilu

Nasional
MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, 3 Hakim 'Dissenting Opinion'

MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, 3 Hakim "Dissenting Opinion"

Nasional
Polri Ingatkan Peserta Aksi Demo Terkait Putusan Sengketa Pilpres Tetap Patuhi Aturan

Polri Ingatkan Peserta Aksi Demo Terkait Putusan Sengketa Pilpres Tetap Patuhi Aturan

Nasional
Tok, MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Tok, MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Nasional
Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Nasional
Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Nasional
MK: 'Endorsement' Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

MK: "Endorsement" Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

Nasional
Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Nasional
KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

Nasional
MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

Nasional
MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

Nasional
Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa Saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa Saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Nasional
MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

Nasional
MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

Nasional
MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com