Pemerintah Akan Terus Bagikan 2 Juta Paket Obat untuk Pasien Covid-19 Bergejala Ringan dan OTG

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memberikan 2 juta paket obat gratis untuk masyarakat yang terinfeksi Covid-19. Paket tersebut akan diberikan untuk pasien bergejala ringan dan berkategori tanpa gejala atau OTG.

"Pemerintah akan terus membagikan paket obat gratis untuk OTG dan yang bergejala ringan, yang direncanakan 2 juta paket," ujar Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pers melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/7/2021).

Baca juga: Jokowi: Kebijakan PPKM Darurat Harus Diambil, meskipun Sangat Berat

Selain itu, Jokowi menuturkan, pemerintah akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang ekonominya terdampak akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Menurut Jokowi, pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp 55,21 triliun untuk program perlindungan sosial.

"Berupa BST (bantuan sosial tunai), BLT (bantuan langsung tunai) Desa, PKH (program keluarga harapan), juga bantuan sembako, bantuan kuota internet, dan subsidi listrik diteruskan," tutur dia.

Baca juga: Jokowi: Pembukaan PPKM Darurat secara Bertahap pada 26 Juli, jika Tren Kasus Covid-19 Turun

Kemudian, pemerintah akan memberikan bantuan kepada usaha mikro informal sebesar Rp 1,2 juta.

"Saya sudah memerintahkan pada para menteri untuk segera menyalurkan bansos pada masyarakat yang berhak," kata Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut Jokowi mengatakan, kebijakan PPKM darurat merupakan kebijakan yang tidak bisa dindari dan harus diambil pemerintah meskipun sangat berat.

Kebijakan ini dilakukan untuk menurunkan penularan Covid-19 serta mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di RS.

Menurutnya, pemerintah akan melakukan relaksasi pembatasan secara bertahap pada 26 Juli jika tren kasus Covid-19 menurun.

Baca juga: Jika Tren Kasus Covid-19 Turun dalam Lima Hari, Ini Tahap Pembukaan PPKM Darurat

Diketahui, pemerintah menerapkan pembatasan kegiatan di berbagai sektor selama PPKM darurat.

Kegiatan yang dibatasi mulai dari sektor perkantoran, pendidikan, pusat perbelanjaan, restoran, wisata, transportasi, hingga lainnya.

PPKM darurat mulai diterapkan pada 3 Juli 2021 di Jawa-Bali.

Selain itu, pembatasan kegiatan juga diterapkan di 15 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali yang mencatatkan penularan virus corona dalam jumlah besar.