Kompas.com - 14/07/2021, 20:38 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim berpendapat, pemerintah tidak perlu memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali jika tidak dapat mengawasi pelaksanaannya secara ketat.

Luqman menilai, pelaksanaan PPKM darurat Jawa-Bali selama dua pekan terakhir belum berjalan optimal, salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan oleh pemerintah.

"Jika pemerintah ragu akan kemampuannya melakukan pengawasan, sebaiknya PPKM Darurat Jawa Bali tidak usah diperpanjang. Pemerintah perlu mulai menyusun kebijakan alternatif lain pengendalian Covid-19," kata Luqman dalam keterangan tertulis, Rabu (14/7/2021).

Baca juga: Pekan Depan, Pelanggar PPKM di Jakpus Bisa Kena Sanksi Pidana

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu menyebut, selama PPKM daturat, penyekatan lalu lintas hanya diterapkan secara ketat pada hari kerja, pusat-pusat perbelanjaan pun masih beroperasi meski bukan penyedia makanan dan alat kesehatan.

"Saya juga melihat masih banyak orang makan di warung-warung makan. Seolah tidak ada pengawasan dari aparat pemerintah daerah setempat," ujar dia.

Selain minimnya pengawasan pemerintah, Luqman menilai PPKM darurat yang tidak efektif juga dipengaruhi faktor kejenuhan masyarakat dalam menghadapi pandemi serta tidak jelasnya penyaluran bantuan sosial dari pemerintah daerah.

Menurut Luqman, penurunan tingkat mobilitas penduduk selama masa PPKM darurat pun tidak sebanding dengan laju penyebaran Covid-19 yang terus melonjak.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pengawasan pemerintah apabila PPKM darurat diperpanjang supaya kebijakan itu efektif meredam Covid-19 dan tidak merugikan masyarakat.

"Karena tanpa pengawasan yang ketat, PPKM Darurat lebih banyak mendatangkan kerugian bagi masyarakat baik pada aspek kesehatan maupun ekonomi. Dan, bisa juga malah menggerus legitimasi politik pemerintah," kata dia.

Baca juga: PPKM Darurat Hampir 2 Pekan, Keterisian RS Covid-19 di Jawa Masih di Atas 80 Persen

Pemerintah diketahui mewacanakan perpanjangan PPKM darurat hingga enam pekan ke depan menyusul meningkatnya penularan varian virus corona baru yaitu varian Delta.

Hal itu diketahui dari paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (12/7/2021).

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," sebut paparan Sri Mulyani dikutip Kompas.com, Senin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Arab Saudi Larang Warganya ke Indonesia, Kemenlu Beri Penjelasan soal Kondisi Covid-19 di Tanah Air

Arab Saudi Larang Warganya ke Indonesia, Kemenlu Beri Penjelasan soal Kondisi Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Menilik Kesibukan Silaturahmi NU Menjelang Tahun Politik

Menilik Kesibukan Silaturahmi NU Menjelang Tahun Politik

Nasional
UPDATE 23 Mei: 2.890 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Mei: 2.890 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 23 Mei: Sebaran 174 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

UPDATE 23 Mei: Sebaran 174 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
UPDATE 23 Mei: Ada 2.610 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 23 Mei: Ada 2.610 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 23 Mei: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 12

UPDATE 23 Mei: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 12

Nasional
Polisi Telusuri Aliran Dana Kasus Penipuan Binomo ke Bar Milik Indra Kenz

Polisi Telusuri Aliran Dana Kasus Penipuan Binomo ke Bar Milik Indra Kenz

Nasional
UPDATE 23 Mei 2022: Tambah 929, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.893.340

UPDATE 23 Mei 2022: Tambah 929, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 5.893.340

Nasional
UPDATE 23 Mei: Ada 14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia

UPDATE 23 Mei: Ada 14 Kasus Dugaan Hepatitis Akut di Indonesia

Nasional
UPDATE 23 Mei: Tambah 174, Kasus Covid-19 Totalnya Jadi 6.052.764

UPDATE 23 Mei: Tambah 174, Kasus Covid-19 Totalnya Jadi 6.052.764

Nasional
PPP Nilai Pernyataan Jokowi di Acara Projo Bukan Kode untuk Ganjar

PPP Nilai Pernyataan Jokowi di Acara Projo Bukan Kode untuk Ganjar

Nasional
Wakil Ketua Komisi II: Honor Petugas KPPS Disepakati Naik 3 Kali Lipat

Wakil Ketua Komisi II: Honor Petugas KPPS Disepakati Naik 3 Kali Lipat

Nasional
Kemenkes Minta Orang Tua Waspadai Gejala Awal Hepatitis Akut pada Anak

Kemenkes Minta Orang Tua Waspadai Gejala Awal Hepatitis Akut pada Anak

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Akan Proses Hukum Jika Ada Prajurit yang Terlibat Penyelundupan Senjata di Sangihe

Panglima TNI Tegaskan Akan Proses Hukum Jika Ada Prajurit yang Terlibat Penyelundupan Senjata di Sangihe

Nasional
Jokowi: Presidensi G20 Kami Manfaatkan untuk Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang

Jokowi: Presidensi G20 Kami Manfaatkan untuk Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.