Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Komisi II Nilai Kebiasaan Pejabat Ancam Pindahkan Pegawai ke Papua Harus Dikoreksi

Kompas.com - 14/07/2021, 13:40 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim meminta pejabat pemerintah pusat untuk mengoreksi kebiasaan mengancam anak buahnya untuk dipindah ke Papua jika tidak bekerja dengan baik.

Hal ini disampaikan Luqman menanggapi pernyataan Meteri Sosial Tri Rismaharini yang mengancam pegawainya untuk dipindahkan ke Papua.

"Tentu hal ini haruslah dikoreksi bersama. Meski tanpa maksud merendahkan Papua, kelatahan semacam itu tetap saja tidak baik, bisa menimbulkan salah paham rasial dan menyinggung perasaan saudara kita warga Papua," kata Luqman saat dihubungi, Rabu (14/7/2021).

Baca juga: Komnas HAM Desak Mensos Risma Minta Maaf dan Kirim Pegawai Terbaiknya ke Papua

Luqman menilai, pernyataan yang keluar dari mulut Risma itu merupakan bentuk kelatahan pejabat-pejabat pemerintah pusat yang kadang menjadikan Papua sebagai tempat pembuangan bagi pegawai yang bekerja tidak baik.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu meyakini, ucapan Risma itu tidak diniatkan sebagai bentuk rasisme atau merendahkan Papua, tetapi bentuk spontanitas kepada anak buahnya.

"Sebagai seorang Ibu, batin Bu Risma pasti sangat terusik mendapati anak buahnya tidak serius bekerja membantu bangsanya yang sedang sakit sekarang ini," ujar Luqman.

Kendati demikian, Luqman meminta seluruh pejabat negara untuk berhati-hati dalam berkata dengan menghindari diksi-diksi yang berpotensi menyinggung identitas masyarakat tertentu.

"Dari Sabang sampai Merauke, derajat kita sama sebagai bagian NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," ujar dia.

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Mensos Risma, Komnas HAM: Papua Bukan Tempat Pembuangan

Diberitakan sebelumnya, Risma naik pitam saat meninjau dapur umum di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Wyata Guna Bandung, Selasa (13/7/2021).

Risma geram karena dapur umum yang sudah dibuat kekurangan personel sementara banyak pegawai yang masih berada di dalam kantor, tidak membantu operasional dapur umum.

Risma pun mengancam akan meminadhkan para pegawai balai tersebut ke Papua jika masih tidak mau membantu operasional dapur umum.

"Saya tidak mau lihat seperti ini lagi. Kalau seperti ini lagi, saya pindahkan semua ke Papua. Saya enggak bisa pecat orang kalau nggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua. Jadi tolong yang peka," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com