Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stafsus Jokowi Jelaskan Penyebab Indonesia Turun Jadi Negara Berpenghasilan Menengah ke Bawah

Kompas.com - 08/07/2021, 15:51 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Joko Widodo Arif Budimanta menjelaskan penyebab mengapa Indonesia turun kelas menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income country) berdasarkan laporan Bank Dunia (World Bank) pada 1 Juli 2021.

Sebelumnya, Indonesia masuk sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country) pada 2019.

Menurut Arif, posisi Indonesia terakhir ada di lower middle income dan sempat naik kelas ke upper middle income di Tahun 2019

"Sejak awal 2020 seluruh dunia termasuk Indonesia masuk ke dalam pandemi. Penyelamatan masyarakat dan kesehatan menjadi prioritas, social distancing diterapkan dengan adanya PSBB dan PPKM sehingga mobilitas masyarakat berkurang dan laju pertumbuhan ekonomi terkontraksi," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).

Baca juga: Indonesia Jadi Negara Berpenghasilan Menengah ke Bawah, Bagaimana Dampaknya Terhadap Investasi?

Dia menuturkan, secara sederhana pendapatan perkapita Indonesia (GNI per Kapita) pada tahun 2019 atau saat baru naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas adalah sebesar 4.050 dollar AS atau baru berada sedikit di atas batas bawah klasifikasi yang ditetapkan World Bank yakni 4.046 dollar AS.

Sehingga ketika awal 2020 saat ekonomi nasional terkontraksi karena terdampak Covid-19,pendapatan perkapita Indonesia turun menjadi 3.870 dollar AS.

"Akhirnya kembali ke kategori lower middle income," ungkap Arif.

Namun, ke depannya apabila diasumsikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5-6 persen pertahun dan pertumbuhan penduduk 1,2 persen maka kondisi ekonomi Indonesia bisa lekas pulih.

Jika kondisinya demikian, kata Arif, dalam waktu tidak terlalu lama yakni 1-2 tahun ke depan Indonesia akan kembali masuk ke kategori upper middle income.

"Meskipun ada peningkatan thresholds yang dilakukan World Bank yakni dari 4.046 dollar AS menjadi 4.096 dollar AS," katanya.

Baca juga: Indonesia Turun Kelas Jadi Negara Berpenghasilan Menengah ke Bawah, Ini Kata Kemenkeu

Lebih lanjut Arif mengungkapkan, selain Indonesia, ada beberapa negara yang juga turun dari upper middle income menjadi lower middle income seperti Belize, Samoa, serta Iran.

Bahkan Iran mengalami penurunan GNI cukup dalam yakni dari 5.240 dollar AS menjadi 2.870 dollar AS.

Tidak hanya itu ada juga beberapa negara yang turun peringkat dari high income menjadi upper middle income seperti Mauritius, Panama, Romania.

"Di samping negara-negara yang mengalami penurunan kelas tersebut bukan berarti negara lainnya tidak terdampak pandemi," tutur Arif.

"Banyak negara yang juga mengalami penuruan GNI per kapita, namun karena kondisi tidak berada di dekat income classification thresholds yang ditetapkan maka tidak mengalami perubahan ataupun penurunan kelas," tambahnya.

Diberitakan, Bank Dunia menurunkan kelas Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income country) dari sebelumnya negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country).

Baca juga: RI Jadi Negara Berpenghasilan Menengah ke Bawah, Ini Respons Istana

Dalam laporan yang diperbarui setiap 1 Juli itu, penurunan kelas terjadi seiring dengan menurunya pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita pada tahun 2020.

Tahun lalu pendapatan per kapita Indonesia sebesar 3.870 dollar AS, turun dari tahun 2019 yang sebesar 4.050 dollar AS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com